Ratusan Demonstran Geruduk Kantor Gubernur Papua Barat Daya Tolak Tambang Raja Ampat

AYOJAKARTA.COM - Gelombang aksi penolakan, menolak tambang nikel di Raja Ampat terus bergulir dengan intensitas yang semakin tinggi.

Ratusan orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menuntut pencabutan izin usaha pertambangan di kawasan tersebut.

Massa demonstran yang berasal dari kalangan mahasiswa, warga lokal, dan para pelaku industri wisata berkumpul di depan kantor gubernur untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

Aksi ini menunjukkan konsistensi dan kekompakan berbagai lapisan masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai surga bawah laut Indonesia.

Baca Juga: BLT Dana Desa Rp900.000 Mulai Cair, Ini Daftar Daerah yang Sudah Menyalurkan

Dalam orasi yang disampaikan, para demonstran dengan tegas menuntut pemerintah untuk menutup seluruh aktivitas tambang nikel demi menyelamatkan ekosistem Raja Ampat.

Tuntutan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan terhadap kekayaan alam dan biodiversitas laut yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat.

Para demonstran menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, serta mempertahankan mata pencaharian masyarakat lokal yang sangat bergantung pada sektor pariwisata bahari dan perikanan tradisional.

Usai mendengar aspirasi dari para demonstran, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan penjelasan terkait kondisi aktual di lapangan berdasarkan pengalamannya meninjau langsung ke PT Gak Nikel.

Gubernur Elisa menyampaikan bahwa dari hasil kunjungan langsungnya ke lokasi pertambangan, aktivitas pertambangan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Namun, di hadapan massa aksi, ia dengan tegas menegaskan keinginannya untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai kawasan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang sangat tinggi.

Baca Juga: Tecno Pova Curve 5G: HP Gaming 90 FPS dengan Baterai 5500 mAh Hanya Rp3 Jutaan

Elisa Kambu memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar di media sosial yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Beberapa info yang beredar yang lalu itu fotonya seperti itu tapi narasinya gak nikel. Jadi kita langsung ke lokasi gak nikel. Yang saya lihat di sana itu yang saya sampaikan. Saya tidak menambah, saya tidak mengurangi dan saya tidak mendapat pesan sponsor dari siapapun. Saya bicara dari hati nurani dan kejujuran," tegas Gubernur Elisa.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen gubernur untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif berdasarkan pengamatan langsung, bukan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi atau memiliki kepentingan tertentu.

Gubernur Elisa Kambu juga mengungkapkan pertemuan penting yang dilakukannya dengan Menteri Pariwisata pada hari Rabu minggu sebelumnya, yang menghasilkan pernyataan tegas terkait masa depan Raja Ampat.

Dalam kesempatan tersebut, Elisa menyampaikan aspirasi rakyat Papua, khususnya Papua Barat Daya, mengenai visi jangka panjang untuk kawasan Raja Ampat.

Baca Juga: Xiaomi Rilis Update Harga Juni 2025! Spesifikasi Lengkap dan Harga Resmi 9 Model Terpopuler

"Pernyataan saya itu tegas bahwa rakyat Papua kita khususnya Papua Barat Daya ingin Raja Ampat itu yang hari ini kita saksikan akan tetap seperti itu sampai dengan dunia ini," ungkap Gubernur Elisa dengan penuh keyakinan.

Pernyataan gubernur ini mencerminkan komitmen jangka panjang untuk mempertahankan kondisi alami Raja Ampat sebagaimana yang ada saat ini, tanpa mengalami kerusakan akibat aktivitas yang dapat merusak ekosistem.

Setelah mendengar penjelasan lengkap dari gubernur mengenai kondisi aktual di lapangan dan komitmennya untuk menjaga kelestarian Raja Ampat, massa demonstran akhirnya membubarkan diri secara damai.

Hal ini menunjukkan bahwa dialog dan transparansi informasi dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan yang sensitif.

Komitmen gubernur untuk berbicara berdasarkan "hati nurani dan kejujuran" memberikan harapan bagi masyarakat akan adanya kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan lingkungan dan kesejahteraan rakyat Papua.***