Sempat Disebut oleh Gibran Waktu Debat Cawapres, Benarkah Joko Widodo Akan Terseret Kasus Tambang Nikel di Raja Ampat?

AYOJAKARTA.COM – Presiden Ketujuh Indonesia Joko Widodo, ditengarai memiliki peran dalam penggalian tambang Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keterlibatan Joko Widodo dalam pembukaan tambang Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tersebut dapat diketahui melalui sejumlah indikasi.

Selain temuan kapal angkut hasil tambang, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam proyek Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya dapat tercium lewat kebijakan yang dibuat.

Baca Juga: PKH dan BPNT Tahap 2: Struk Rp600 Ribu Beredar, Sudah Cair atau Hoax? Ini Status Terbaru di SIKS-NG

Kapal pengangkut hasil tambang dengan tulisan JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang menyita perhatian publik, merupakan fenomena kasat mata dan tidak biasa.

Saat masih menjabat sebagai Presiden, Jokowi diketahui telah berulang kali mengunjungi tanah Papua untuk membuka sejumlah akses transportasi.

Narasi yang menyebut pembangunan di kawasan Papua dimaksudkan untuk kemudahan akses ekonomi masyarakat setempat, tidak lain sekedar muslihat.

Sebab pembangunan jalur transportasi di kawasan Papua, sejatinya sengaja diperuntukan bagi kemudahan akses kendaraan pengangkut hasil tambang.

Baca Juga: Mantap! Bansos Tambahan Rp400.000 dan Beras 10 Kg Mulai Cair, Ini Daftar Wilayah Bank Himbara yang Sudah Salurkan Bantuan

Melibatkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, peran Jokowi sebagai Dalang Tambang di berbagai wilayah Indonesia kemudian mendapat legitimasi.

Pernyataan terkait peran Jokowi dalam lingkaran tambang yang melibatkan kelompok oligarki tersebut merupakan pandangan Praktisi Hukum, Ahmad Khozinudin.

Dijuluki sebagai representasi surga, kawasan wisata Raja Ampat terkenal karena biodiversitas terumbu karangnya mencapai hingga 75 persen dari seluruh negara.

Meski pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan, Ahmad menilai langkah tersebut terbilang terlambat dan lebih merupakan kebijakan riasan atau kosmetik.

Baca Juga: Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, Capai 280 Persen: Biar Tidak Disogok Koruptor

Langkah nyata untuk diperlihatkan oleh negara terhadap perusahaan tambang yang telah melanggar ketentuan adalah dengan melakukan penegakan hukum.

Selain diduga mengandung unsur pidana, tambang dan sejumlah proyek besar di wilayah Indonesia juga ditengarai sarat muatan korupsi.

Tanpa mengurangi apresiasi terhadap langkah pemerintah, Ahmad berpendapat Presiden Prabowo perlu segera menggunakan kekuasaan untuk melakukan perlindungan.

Setiap bentuk usaha mineral dan pertambangan, menurut Ahmad tidak bisa terlepas dari regulasi yang dibuat oleh Penguasa.

Baca Juga: Rekomendasi 7 HP Terbaik Harga Rp2 Jutaan di Bulan Juni 2025, Salah Satunya Ada Nubia Neo 3 5G

Sejumlah proyek pertambangan dan reklamasi di kawasan Indonesia, memiliki kaitan erat dengan instansi pemerintahan serta lingkaran istana.

Nikel, sebagaimana pernah disebutkan oleh Gibran Rakabuming saat acara Debat Cawapres merupakan bargaining Indonesia di mata dunia.

Dengan pendekatan tersebut, cukup pantas jika pemerintah berusaha melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan keterlibatan keluarga Jokowi.

“Harus diselidiki apakah Jokowi mendapat Japrem dari proses penambangan Nikel di Raja Ampat dan berbagai wilayah lainnya,” ujarnya dikutip Ayojakarta dari Forum Keadilan TV. ***

Baca Juga: Ada Pembaruan! Cek Jadwal Pendaftaran dan Tahapan SPMB Jabar 2025, Ini Beda Sistem Zonasi dan Domisili!