AYOJAKARTA.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengangkat isu penting tentang ketimpangan fiskal antardaerah di Indonesia yang masih menjadi persoalan serius.
Sosok yang karib disapa KDM itu menyoroti perbandingan mencolok antara Jakarta dan daerah lain seperti Kalimantan Timur dan Papua.
"Jakarta ini penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 80 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta," katanya.
Baca Juga: Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2, Benarkah Minggu Ketiga Mei 2025?
Menurut perhitungannya, Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar. KDM juga membandingkannya dengan Kalimantan Timur yang memiliki potensi ekonomi besar dari sumber daya alamnya.
"Saya bilang Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 1 juta saja rata-rata satu rumahnya empat. Saya bilang berarti rumahnya kan cuman 1 juta. Kalau penduduk Kaltim 1 juta rumahnya cuma 1 juta. Kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta 5 triliun Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa,: kata KDM.
Dia juga mengidentifikasi permasalahan utama terletak pada sistem pengelolaan keuangan yang tersentralisasi, yang menciptakan ketidakadilan fiskal.
"Nah apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral," tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa daerah-daerah yang memiliki pendapatan tinggi dan kaya akan sumber daya alam seperti Kalimantan Timur dan Papua seharusnya mampu memberikan kesejahteraan lebih kepada masyarakatnya.
"Untuk Papua lebih bisa lagi untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar sebenarnya sangat ini mungkin terjadi," jelas KDM.
Dia juga membandingkan dengan situasi di Jawa Barat yang dipimpinnya. Dia menyebut, Jabar memiliki penduduk jauh lebih banyak, sehingga distribusi pendapatan per kapitanya menjadi jauh lebih kecil.
Alhasil, dia mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem fiskal saat ini. "Nah untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa," kata dia.
Dia menekankan bahwa pembangunan yang efektif dan berkeadilan menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
"Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan," ungkapnya.
Dedi menegaskan pentingnya percepatan pembangunan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat," terangnya.
Tak lupa, dia juga mengkritik keras birokrasi yang lambat dalam menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang menyebabkan negara sulit maju.
"Enggak bisa pembangunan gini-gini terus. 5 tahun proyek birokrasi itu-itu juga, negara enggak akan maju sampai kapanpun," pungkasnya.***
Share this article
Singgung ketimpangan fiskal, Dedi Mulyadi menyoroti perbandingan mencolok antara Jakarta dan daerah lain seperti Kalimantan Timur dan Papua.