AYOJAKARTA.COM – Dampak dari adanya wacana dugaan kecurangan pemilu, membuat sejumlah kalangan mulai menggulirkan hak angket.
Melalui hak angket tersebut, peserta pemilu yang dirugikan karena adanya dugaan kecurangan pemilu akan memiliki kesempatan memperbaiki situasi.
Namun sejumlah kalangan justru menilai hak angket atas dugaan kecurangan pemilu merupakan bentuk upaya lain untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.
Sebagai bentuk antisipasi atas langkah politik yang berpotensi terjadi, dengan hak prerogatifnya Presiden mengajak Partai Demokrat memperkuat barisan kabinet.
Wacana hak angket yang bermuara pada impeachment, juga ditanggapi oleh Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti.
Ray menilai, masuknya AHY ke dalam barisan kabinet tidak lain sebagai strategi memperkecil kemungkinan adanya pemakzulan.
“Mungkin dikhawatirkan oleh Pak Jokowi, sehingga Beliau merasa perlu memperkuat barusan politiknya dengan menarik Demokrat,” ungkap Ray.
Bergabungnya sejumlah partai besar seperti PDIP, Nasdem, PKB, PPP sebagai pihak oposisi menurut Ray tidak bisa dianggap sepele.
Kendati secara administratif masih berada di dalam lingkup istana, namun secara faktual dukungan tidak sepenuhnya nyata.
Karena itu, Ray berpendapat pelantikan AHY sebagai menteri tidak lain merupakan cara untuk memperkecil potensi pemecatan yang diawali dari hak angket.
Terkait dengan peta kekuatan barisan koalisi terhadap wacana lahirnya hak angket, Ray menilai hal tersebut sangat memungkinkan.
Baca Juga: Tes Penglihatan: Temukan Angka 81 dalam 5 Detik, Buktikan Mata Anda Masih Tajam
Syarat pengajuan hak angket yang hanya membutuhkan sebanyak 25 tanda tangan anggota atau lebih dari fraksi, menurut Ray sangat mungkin direalisasikan.
Karenanya setiap langkah politik yang timbul dari upaya menggulirkan hak angket bisa melahirkan sejumlah pilihan.
Namun demikian Ray memastikan hak angket yang mungkin disetujui DPR tidak akan menyoroti persoalan teknis menyangkut pemilu.
“Yang mungkin di angket oleh anggota DPR itu adalah dugaan keterlibatan Presiden di dalam penyelenggaraan pemilu,” tegas Ray.
Salah satu contoh kasus yang mungkin dapat dijadikan sebagai pintu masuk investigasi politik atas dugaan keterlibatan Presiden dalam pemilu adalah bansos.
Dugaan sebagian kalangan terhadap politisasi bansos sebagaimana sempat menjadi sorotan, menurut Ray dapat diselidiki dan digali.
“Penggunaan bansos dalam rangka memenangkan atau menaikan elektabilitas paslon tertentu, menyelidiki kemungkinan keterlibatan presiden dalam pemilu melalui bansos,” lajutnya.
Melalui hak angket tersebut, DPR bisa melakukan suatu relevansi dengan fakta sosial yang terjadi saat ini dimana beras mendadak hilang dari peredaran.
“Harga beras melonjak drastis dan jarang di pasaran, ini alasan ekonominya, apakah ada kaitan dengan pembagian bansos yang jor-joran,” ungkap Ray.
Share this article
Ray menilai, masuknya AHY ke dalam barisan kabinet tidak lain sebagai strategi memperkecil kemungkinan adanya pemakzulan.