Cerita Seorang Rektor yang Menolak Permintaan Membuat Video Kinerja Jokowi Meski Diminta Berkali-kali oleh Polisi

AYOJAKARTA.COM -- Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Dr. Ferdinandus Hindiarto, menolak permintaan Polisi untuk membuat video apresiasi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cerita ini mulai tersebar luas di media sosial setelah diunggah oleh akun twitter @narkosun.

Ferdinandus mengungkapkan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Surabaya untuk sebuah pertemuan dengan perguruan tinggi katolik di sana ketika dihubungi oleh Polrestabes.

Baca Juga: Isu Presiden Akan Ikut Kampanye Akbar, Jokowi: Saya Tidak akan Berkampanye!

Polisi meminta pernyataan dalam bentuk video apresiasi terhadap kinerja Presiden Jokowi.

"Saya jawab ada pak, karena saya sedang ada pertemuan. Kemudian saya mengatakan mohon maaf bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu," ujar Ferdinandus.

Polisi menghubungi Ferdinandus Hindiarto beberapa kali, bahkan memberikan contoh video dari beberapa rektor perguruan tinggi di Semarang yang telah membuat pernyataan serupa.

Namun, dia tetap pada pendiriannya untuk tidak membuat video tersebut.

Baca Juga: Tegas Tak Minta Bantuan Jokowi Kampanye, Grace Natalie: Kita Kembalikan Itu Wewenang Beliau

"Maka saya katakan, saya tahu panjenengan menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan. Tolong hormati pilihan kami," tambahnya.

Meskipun menolak permintaan Polisi, Ferdinandus Hindiarto menegaskan bahwa sikap tersebut bukanlah bermaksud untuk membenci.

"Ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan baik di atas kebenaran. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas dan mari kembali ke hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan civitas akademika menyuarakan sikap kritis mereka terhadap perkembangan demokrasi jelang pemilu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ramai Diberi Petisi dan Kritik oleh Perguruan Tinggi, Wapres Ma'ruf Amin: Bagian dari Dinamika Politik

Pada akhir pekan lalu Dewan Guru Besar UI menyampaikan seruan kebangsaan dengan empat poin utama:

Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi

Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil

Ketiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon yang

Baca Juga: Ahok Disebut Kuda Putih Jokowi, Ganjar: Semua Bisa Berasumsi

Keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.

Hingga berita ini diturunkan sudah ada 29 civitas akademika yang menyuarakan sikap kritis. Di antaranya UGM, UII, Unpad, IPB, UPI, Unhas, dan lainnya.