AYOJAKARTA.COM - Bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan sindir Indonesia bukan negara milik satu atau dua keluarga tapi milik rakyat.
Sindiran tersebut diungkap Anies Baswedan dalam acara senam dan jalan sehat di Grand Depok City, Depok.
"Ingin tidak nepotisme hidup di negeri lagi, mau tidak hangky pangky hidup di negeri ini lagi, mau tidak hidup di era nepotisme kolusi seperti dulu," kata Anies Baswedan seperti dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metro TV pada Minggu (29/10/2023).
Anies Baswedan bahkan mengatakan bahwa niat bergerak bukan hanya untuk mengubah keluarga, tapi ingin mengembalikan kewarasan negara.
“Mengembalikan etika dalam bernegara, Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan satu dua keluarga,” ujarnya.
Baca Juga: Singgung Soal Nepotisme, Anies Sebut Negara Bukan Milik Satu atau Dua Keluarga, Sindir Siapa?
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta masyarakat memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Sementara itu, tak sedikit masyarakat yang menduga ucapan Anies Baswedan tersebut ditujukan kepada Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini tengah diisukan dengan dinasti politik.
Diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka telah resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Namun, beberapa waktu sebelumnya Gibran Rakabuming Raka diketahui tidak memungkinkan untuk menjadi cawapres karena terkendala usia.
Baca Juga: Benarkah Gibran Rakabuming Raka Pindah ke Golkar setelah Dipecat PDIP? Simak Jawabannya di Sini
Hal ini karena syarat usia cawapres minimal 40 tahun.
Namun aturan tersebut telah berubah sejak MK memutuskan soal syarat usia cawapres, di mana tetap 40 tahun kecuali bagi yang sudah berpengalaman atau masih menjabat sebagai Kepala Daerah.
Putusan tersebut tentu membuka peluang Gibran Rakabuming Raka untuk maju ke Pilpres 2024 mendatang.
Untuk diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Anwar Usman merupakan saudara ipar Jokowi atau Paman Gibran Rakabuming Raka.***

Share this article
Dalam acara jalan sehat di Depok, Anies Baswedan lontarkan sindiran bahwa Indonesia bukan milik satu atau dua keluarga.