Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres, Begini Tanggapan PSI

AYOJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia capres-cawapres.

Seperti yang diketahui, PSI mengajukan gugatan agar batas usia minimal capres-cawapres diturunkan dari semula 40 tahun menjadi 35 tahun.

Direktur LBH PSI Francine Widjojo mengaku pihaknya kecewa dengan hasil keputusan MK yang dibacakan pada siang hari ini.

Baca Juga: MK Resmi Tolak Gugatan Batasan Usia Capres Cawapres yang Diajukan PSI, Ternyata Ini Alasannya

Meski begitu, Francine Widjojo mengatakan pihaknya tetap menghargai dan menerima keputusan MK.

“Kami kecewa tentu ya permohonan ditolak, tapi bagaimana kami sangat menghargai keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Francine Widjojo dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Senin (16/10/2023).

Usai gugatan ditolak, kini Francine berharap banyak kadernya yang bisa maju ke parlemen di 2024 mendatang.

Baca Juga: BREAKING NEWS: MK Tolak Gugatan PSI soal Batas Usia Capres, Gibran Tidak Bisa Calonkan Diri

Francine berharap dengan masuknya kader PSI ke parlemen maka bisa leluasa memperjuangkan hak konstitusi anak muda.

Adapun Francine menyebut salah satunya adalah melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Umum.

“Doakan PSI bisa maju ke Parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda termasuk salah satunya melalui revisi Undang-Undang Pemilu,” ungkapnya.

Baca Juga: MK Putuskan Batas Usia Capres Cawapres Hari Ini, Gedung MK Dijaga Ribuan Personel Gabungan

Sebagai informasi, MK telah membacakan hasil putusan gugatan batas usia capres-cawapres pada hari ini, Senin (16/10/2023).

MK menolak permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres.

Ketua MK Anwar Usman menyampaikan kesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar.***