AYOJAKARTA.COM - PDI Perjuangan mendadak mulai gencar secara terang-terangan mengkritik Capres 2024, Prabowo Subianto.
Hal itu terjadi sejak adanya dukungan dari partai koalisi gemuk yaitu dari partai PAN dan Golkar untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Kritik yang baru-baru ini adalah soal adanya Program lumbung pangan atau ‘food estate’.
Baca Juga: Gerindra Buka-Bukaan Alasan Prabowo Subianto Lirik Gibran Rakabuming Jadi Cawapres
Program yang di buat sejak 2020 disebut gagal dan dianggap akan mengakibatkan adanya kejahatan lingkungan.
Tapi Puan Maharani selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan mencoba untuk meluruskan, dan menegaskan dirinya tidak setuju jika ‘food estate’ disebut sebagai bentuk kejahatan lingkungan.
“Yang diharapkan oleh pak Jokowi semua kementrian itu kan bisa menyelesaikan program-program prioritas di kementriannya, jadi saya berharap semoga program itu bisa diselesaikan sesuai dengan keinginan presiden," ucapnya.
Dikutip oleh Ayojakarta.com dari kanal Youtube Metro TV, meskipun putri dari Megawati tersebut sudah meluruskan, dari pihak Partai PDI Perjuangan masih terus mengkritik dengan adanya isu lain.
Antara lain adanya kritik, soal isu deklarasi untuk mendukung Prabowo sebagai Capres di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang dilakukan belum lama ini.
“Kita berpolitik dengan mentaati aturan main, maka menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Ketika dalam prosesnya saja melanggar undang-undang bagaimana nanti.” Ucap Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan.
Terlepas adanya kritik dari PDI Perjuangan kepada Prabowo.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa koalisi dalam pemilu adalah urusan partai politik bukan urusannya.
“Jadi saya ingin mengatakan bahwa itu bukanlah wewenang saya.” Tegasnya, dalam pidatonya yang disampaikan beberapa hari yang lalu.***
Share this article
Presiden Jokowi enggan mengomentari kritikan dari PDI Perjuangan kepada Prabowo, ia menyebut bahwa hal itu bukan urusannya.