Pengecer Bertahap Jadi Sub Pangkalan LPG Gas 3 Kg, Pertamina Gratiskan Pendaftaran Cek Infonya di Sini

AYOJAKARTA.COM - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan baru terkait pengecer LPG 3 kg yang akan diintegrasikan menjadi sub-pangkalan dengan dukungan penuh dari Pertamina.

"Semua supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan.

Tujuannya apa, mereka ini akan kita fasilitas dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol," jelas Bahlil pada Selasa, 4 Februari 2025.

Baca Juga: Pengecer LPG 3 Kg Kembali Beroperasi Hari Ini, Dasco Ahmad: Dijadikan Sub Pangkalan Administrasi Bertahap

Menteri ESDM menekankan bahwa proses transformasi ini tidak akan membebankan biaya kepada para pengecer.

"Proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM," tambahnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pertamina telah menyiapkan sistem digital melalui merchant applications Pertamina (MAP).

Corporate Scretary Pertamina Patra Niaga, Happy Wulansari, mengungkapkan data terkini pengguna yang telah terdaftar dalam sistem MAP.

"Saat ini sebanyak hampir 63 juta NIK telah terdaftar dalam sistem MAP dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani atau nelayan sasaran 50.000, dan pengecer 375.000 NIK," jelasnya.

Baca Juga: Kapan Cair? HORE Jadwal Tunjangan Profesi Guru 2024 Terungkap, Cek Detailnya di Sini Ya...

Happy juga memastikan bahwa jumlah pasokan LPG 3 kg akan tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Menteri Bahlil menjelaskan bahwa penataan sistem distribusi ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg.

Sistem kontrol melalui aplikasi IT akan membantu mencegah praktik pengoplosan dan penjualan kembali ke industri yang selama ini kerap terjadi.

Dengan sistem baru ini, pemerintah dapat memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Sementara para pengecer tetap dapat menjalankan usahanya dengan status yang lebih formal sebagai sub-pangkalan.***