AYOJAKARTA.COM – Pemanggilan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai oleh publik memiliki muatan politik.
Selain kasus "kardus durian" sudah belasan tahun mengendap, alasan pemanggilan KPK terhadap Cak Imin juga terkesan dipaksakan.
Sebagaimana diketahui publik, Cak Imin dimintai keterangan oleh KPK dalam kasus yang terjadi pada tahun 2012 saat masih menjabat Menakertrans.
Terkait anggapan tersebut, Ketua KPK periode 2011–2015 Abraham Samad menilai pemanggilan KPK terhadap Cak Imin memang patut dipertanyakan.
Baca Juga: Survei Polling Institute: Prabowo Unggul Tipis dari Ganjar, Anies Tertinggal Usai Gandeng Cak Imin
Sebab dari pemanggilan tersebut, tersimpan sejumlah pertanyaan yang dinilai perlu untuk mendapat kejelasan.
“Saya curiganya ini kasus tahun 2012, tapi baru diusut tahun-tahun belakangan ini,” ujar Abraham Samad, dikutip dari siaran TV One, Senin, 11 September 2023.
Lebih lanjut Abraham Samad juga mempertanyakan waktu pemanggilan terhadap Cak Imin yang dinilainya memiliki korelasi politik.
Salah satu indikasi tersebut, menurut Abraham bisa dilihat dari waktu pemanggilan usai Cak Imin tidak lagi sejalan dengan koalisi di pemerintahan.
Baca Juga: Cak Imin Berziarah ke Makam Pendiri NU tapi Bukan Makam Gus Dur, Kenapa?
“Kemarin-kemarin waktu Cak Imin ada di koalisi pemerintahan nggak diungkap,” tambah Abraham Samad.
Namun pemanggilan justru dilakukan tidak lama usai Cak Imin bergabung bersama Koalisi Perubahan.
Atas sejumlah variabel tersebut, Abraham Samad menilai wajar apabila jika kemudian publik banyak berpolemik.
“Artinya, jangan salahkan rakyat berpikiran ini KPK kok sudah masuk ke ranah politik, saya sendiri sudah beranggapan begitu,” imbuhnya.
Baca Juga: Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin Targetkan Dapat Dukungan di Daerah Jawa Timur
Selain perlu dipertanyakan, pemanggilan terhadap Cak Imin juga menyimpan pertanyaan terkait dengan netralitas KPK.
Rentang waktu pengungkapan kasus "kardus durian" yang dimulai pada awal Agustus, dinilai Abraham sejalan dengan prinsip transparansi publik.
“Di zaman saya dan sebelum-sebelum saya, KPK harus transparan supaya dipercaya publik, kalau perkara itu sudah dari Humas naik ke Penyelidik, maka itu diumumkan,” imbuhnya.
Namun terkait dengan kasus yang menyeret nama Cak Imin, Abraham tidak mendapati proses tersebut.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Muncul di Video Azan TV Swasta, Anies dan Cak Imin Berikan Komentar Ini!
Dengan mempertimbangkan sejumlah hal terkait dengan proses pemanggilan sampai dengan pemeriksaan, Abraham menilai kasus Cak Imin janggal.
“Ini anak SD-pun kalau bisa melihat kasus ini janggal, ini bermuatan politik itu statement saya,” tegas Abraham.
Adanya indikasi KPK ikut terseret ke dalam ranah politik dinilai Abraham sebagai sesuatu hal yang menyedihkan karena terbawa arus politik.
Lebih lanjut, Abraham menilai adanya sejumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan pejabat KPK menunjukkan kurangnya integritas.
“Ini indikator atau bukti yang memberi petunjuk bahwa orang-orang ini cacat integritas,” pungkasnya.***

Share this article
Ketua KPK periode 2011–2015 Abraham Samad menilai pemanggilan KPK terhadap Cak Imin memang patut dipertanyakan.