Anies Baswedan Komitmen Berantas Korupsi dan Tolak Hukuman Mati untuk Koruptor, Sebut Cara Lain Lebih Ampuh

AYOJAKARTA.COM - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan kini melontarkan berbagai janji pilpres 2024.

Demi menggaet suara pemilih, Anies Baswedan tawarkan perubahan untuk masyarakat Indonesia.

Bahkan Anies Baswedan berkomitmen untuk memberantas persoalan korupsi yang kian marak di lingkungan pemerintah.

Jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih dalam kontestasi pilpres 2024, ia menyebut institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diisi oleh orang-orang berintegritas.

"Institusi ini nantinya akan diisi orang-orang berintegritas, dan mereka harus dijaga dengan kode etik," kata Anies Baswedan seperti dikutip AyoJakarta.com dari Republika pada Selasa, 5 Desember 2023.

Capres dari Koalisi Perubahan tersebut mengajak seluruh lapisan dan elemen untuk mengusut tuntas kasus korupsi dari akar masalahnya.

Menurutnya, praktik korupsi di Indonesia itu disebabkan oleh dua hal yaitu karena kebutuhan, serta karena keserakahan para koruptor.

Baca Juga: Anies Baswedan Ditanya Soal Pilih Pemimpin karena 'Gemoy': Emang Boleh?

Terlebih, Anies Baswedan mengutarakan hukuman yang cocok bagi koruptor bukanlah hukuman mati.

Apabila seorang koruptor telah dihukum mati, kemudian ditemukan bukti baru yang menunjukkan koruptor tersebut tak bersalah, maka menurutnya sangat sulit untuk mengembalikan keputusan tersebut.

Ia menyinggung cara lain yang pantas untuk menimbulkan efek jera kepada koruptor di Indonesia yakni dengan cara dimiskinkan.

"Penting sekali untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset oleh negara," kata Anies Baswedan seperti dikutip dari Suara.com.

Baca Juga: 4 Bulan Jessica Wongso di Sel Tikus, Anggota DPR RI Hinca Panjaitan Sebut Itu Pelanggaran HAM

"Koruptor paling takut mengalami kemiskinan," jelasnya.

Lebih lanjut, Anies Baswedan mengaku komitmen memberantas korupsi di Indonesia dengan cara hukuman efek jera dan standar institusi.

"Yang karena keserakahan diancam dengan hukuman yang menjerakan, yaitu dengan dimiskinkan, sedangkan institusi yang menanganinya harus ditinggikan standar kode etiknya," ujar Anies Baswedan.