Cegah Gerakan Makin Besar, Hasto Minta Presiden Jokowi Respons Isu Pemakzulan

AYOJAKARTA.COM -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Krisyanto, menyoroti isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai potensi risiko politik yang perlu diatasi.

Menurut Hasto Krisyanto, Presiden Jokowi harus memberikan respons terhadap isu pemakzulan ini, karena ketidakresponsifan dapat memicu gerakan yang semakin membesar.

Hasto Krisyanto menyatakan bahwa pemimpin harus menjalankan kekuasaannya dengan penuh amanah demi kepentingan rakyat.

Baca Juga: Ramai Isu Pemakzulan Jokowi, Luhut Sayangkan Pejabat yang Ikut Cawe-cawe: Keributan Politik yang Tidak Perlu!

Menurutnya, ketika pemimpin nasional menjalankan tugas dengan baik, isu-isu terkait pemakzulan dapat diminimalisasi.

"Yang penting bagi seorang pemimpin itu jalankan kekuasaan dengan penuh amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin nasional menjalankan tugasnya maka enggak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," kata Hasto dikutip dari Youtube Kompas TV pada Kamis (18/1/2024).

Meskipun PDI-P menyadari bahwa pemakzulan politik memiliki risiko politik, Hasto menganggapnya sebagai mekanisme kritik yang perlu direspons secara optimal. PDI-P berharap agar isu-isu seputar pemilu dapat menjadi legacy bagi Presiden Jokowi.

"Diharapkan Pemilu menjadi legecy bagi presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat," ujarnya.

Dikatakan Hasto, penting untuk menciptakan lingkungan politik yang netral, namun PDI Perjuangan menyadari bahwa persepsi tentang netralitas dapat dipengaruhi oleh kerancuan, seperti penunjukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang juga merupakan anak dari Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Krisyanto Buka Suara Soal Isu Pemakzulan Jokowi: Sebagai Mekanisme Kritik agar Direspons

"Sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons, jika tidak direspons akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI perjuangan," ucapnya.

Dalam menghadapi isu ini, PDI Perjuangan menekankan bahwa ada waktu 26 hari ke depan untuk merubah polemik politik.

"Setiap pemimpin dapat menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatan, menjadikan Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat tanpa intervensi kekuasaan dan intimidasi," pungkasnya.