AYOJAKARTA.COM – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal kampanye dan bolehnya berpihak ditengarai sebagai bentuk adanya kecemasan.
Masih stagnan atau tidak bergesernya elektabilitas Prabowo-Gibran, dipercaya sebagian kalangan sebagai akar munculnya pernyataan Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan pernyataan Jokowi yang menuai berbagai reaksi negatif, oengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko memberi tanggapan.
Menurut Anang, penilaian yang diberikan oleh salah seorang Penulis asal Australia kepada Jokowi sebagai the man of contradiction layak disandang dalam konteks persoalan ini.
Selain pernyataan yang cenderung berubah-ubah, ketidakkonsistenan Jokowi juga dapat dengan mudah diketahui oleh publik.
Baca Juga: Kontroversi Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye, Pakar: Harus Diralat, Itu Berbahaya!
Lebih lanjut Anang menambahkan, meskipun dalam peraturan tidak ada larangan, tidak sepatutnya Jokowi menyatakan hal tersebut.
Peran dan tanggung jawab sebagai kepala negara, menurut Anang perlu lebih dikedepankan dibandingkan ikut menjadi salah satu pemain.
“Ketika Beliau sudah masuk pada permainan ini, patut diduga ketidak netralan itu dipastikan ada dan akan terjadi,” ungkap Anang.
Anang mengkhawatirkan potensi ketidaknetralan kepala negara terhadap proses pemilu, akan menggunakan alat dan fasilitas negara sebagai kendaraannya.
Problematika yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan kekuasaan, akan berdampak buruk bagi situasi politik.
Pergolakan situasi yang pelik bukan saja akan terjadi di kalangan elit politik, namun juga berpengaruh hingga ke akar rumput dan seluruh ranah publik.
“Kalau sudah begitu, maka kekacauan politik itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi,” tegas Anang.
Atas pernyataan yang diucapkan Presiden Joko Widodo ketika berada di Halim Perdana Kusuma, Anang menilai Jokowi terlalu beraroma personal.
Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Wakil Presiden periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) mengkritik pernyataan Jokowi.
Baca Juga: Sebut Tom Lembong Geer, Luhut Binsar Pandjaitan: Yang Paling Banyak Kasih Contekan ke Jokowi Itu...
Menurut JK seorang presiden dan wakil presiden terikat pada sumpah jabatan yang harus mengedepankan prinsip kebaikan dan keadilan.
“Lebih tinggi daripada Undang-undang kalau sumpah seseorang, ini bersumpah bukan berjanji, untuk taat pada konstitusi,” tegas JK.
Karenanya, JK berharap agar Joko Widodo sebagai presiden berhenti campur tangan berlebihan dan bersikap sebagaimana sumpah yang sudah diucapkannya.
Adanya anggapan publik yang menyebut Presiden Joko Widodo berpihak kepada paslon 02, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran memberi tanggapan.
Menurut Meutya Hafid, pihaknya menghormati keputusan presiden untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilpres 2024 sebagai penghormatan kepada paslon lain.
“Meskipun demikian TKN akan menunggu perkembangan, kita hormati pilihan presiden,” ungkap Meutya.***
Share this article
Pernyataan Presiden Joko Widodo perihal kampanye dan bolehnya berpihak ditengarai sebagai bentuk adanya kecemasan.