AYOJAKARTA.COM – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik alokasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang mendekati Pemilu 2024.
Menjelang Pemilu 2024 pemerintah akan menyalurkan bansos yang disalurkan secara digabung atau dirapel.
Anies Baswedan mengatakan bansos harusnya dialokasikan berdasarkan kalender kebutuhan rakyat.
“Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat. Bukan mengikuti kalender politik,” kata Anies dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Kamis, 1 Februari 2024.
Anies menjelaskan pemerintah harus menyalurkan bansos pada saat masyarakat membutuhkannya.
Sebab, Anies menilai sudah ada jadwal yang sesuai dengan kebutuhan rakyat sehingga tidak perlu mengikuti kalender politik.
“Kapan rakyat membutuhkan di situ diberi bansos, ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai dengan kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara. Yang nanti menyampaikan aparat pemerintah,” jelasnya.
Baca Juga: Praperadilan Eddy Hiariej Dikabulkan, KPK Tegaskan Eks Wamenkumham Masih Berstatus Penerima Suap
Anies menambahkan, jangan sampai pemberian bansos dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang kini juga mengikuti Pemilu 2024.
Sebab, pemberian bansos di bulan yang sama dengan pelaksanaan Pemilu dianggap salah satu upaya politisasi pemerintah.
Meski begitu, Anies yakin masyarakat sudah cerdas dalam memilih calon pemimpin di 14 Februari mendatang.
Menurutnya, masyarakat akan tetap memilih perubahan meski meski mendapatkan alokasi bansos tersebut.
Baca Juga: Jokowi Bagikan Bansos Rp 600 Ribu, Sindir Anies: Ikuti Kebutuhan Rakyat, Bukan Kalender Politik!
“Nah jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok dan saya yakin bansosnya diterima tapi pilihannya perubahan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, di bulan Februari pemerintah akan menyalurkan bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 200 ribu per bulan.
Bantuan tersebut akan disalurkan secara sekaligus atau dirapel untuk alokasi Januari-Maret 2024.

Share this article
Anies Baswedan menjelaskan pemerintah harus menyalurkan bansos pada saat masyarakat membutuhkannya, bukan mepet dekat Pemilu 2024.