Seruan Menjaga Netralitas Pemilu dari Sejumlah Universitas Meluas, Wapres Minta Pemerintah Tentukan Langkah

AYOJAKARTA.COM – Seruan moral yang mengingatkan arti pentingnya netraitas dalam pemilihan umum terus berdatangan dari berbagai universitas.

Kaum intelektual kampus dari berbagai universitas melihat langkah-langkah politik dan pernyataan Presiden Joko Widodo, sudah terlalu jauh dari esensi netralitas.

Karenanya, melalui pernyataan sikap dan manifesto demi keberlangsungan demokrasi, para akademisi dari berbagai universitas menyuarakan netralitas.

Hotman Siahaan yang merupakan Dosen FISIP Universitas Airlangga menyebut, aksi para akademisi merupakan bentuk seruan moral dan bukan tindakan politik.

“Kampus hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan-tindakan politik praktis, ini adalah bingkai moralitas bangsa,” ujar Hotman.

Selain Unair, tanggapan senada terkait dengan situasi bangsa yang mengalami kemiskinan nilai demokrasi juga diungkapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Brawijaya.

Dalam berbagai pernyataannya, para akademisi secara tegas menolak adanya intervensi yang dilakukan para Pejabat Negara dan Penyelenggara Pemilu.

Baca Juga: Menggali Makna dalam Kehilangan: Tes Sederhana untuk Menemukan yang Hilang dalam Hidupmu

Para kalangan akademisi bersepakat untuk melaksanakan proses pemilihan umum yang jauh dari keberpihakan.

Terkait dengan derasnya seruan moral yang disampaikan para akademisi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tanggapan.

Menurut Wapres, suara yang disampaikan oleh berbagai universitas merupakan bagian dari dinamika politik dan perlu mendapatkan perhatian.

“Pernyataan dari berbagai universitas, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan, pemerintah harus mengevaluasi dan mengambil langkah,” ujarnya.

Baca Juga: KPU Dinyatakan Melanggar Kode Etik soal Pencalonan Gibran, Anies: Ini Alarm Jelang Pemilu!

Lebih lanjut, Wapres berharap suara-suara yang disampaikan oleh para akademisi tidak berkembang sehingga menjadi sebuah pergerakan.

Terkait maraknya seruan moral yang mengajak seluruh kalangan untuk kembali kepada prinsip-prinsip demokrasi, Pakar Hukum Tata Negara Ubhara Jaya memberi tanggapan.

Menurut Profesor Juanda, pergolakan yang terjadi di sejumlah universitas di Indonesia merupakan esensi dari rasa cinta kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Pernyataan dukungan terhadap penegakan hukum, menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tersebut merupakan implementasi demokrasi.

Karena itu sebagai seorang Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, Presiden harus bisa mendengarkan dan memperhatikan suara rakyat yang diwakili para akademisi.

“Itu bukan sembarang rakyat, itu kalangan akademisi yang intelektualitasnya tinggi dan tidak diragukan lagi netralitas serta komitmennya,” jelas Juanda.

Baca Juga: Laporannya Resmi Dicabut Projo DIY, Butet: Relawan Itu Jangan Sibuk Menjilat dan Cari Muka!

Akar persoalan dan isu yang dibawa para akademisi terkait dengan netralitas, menurut Juanda sangat berhubungan dengan peran Presiden.

“Supaya tidak terjadi keberpihakan, sehingga menggerogoti prinsip konstitusi dan negara demokrasi,” pungkasnya dikutip Ayojakarta, Selasa 6 Februari 2024 dari Kompas TV.