Bansos Dituding Political Move, Pakar Keuangan dan Ekonomi: Saya Melihat Belum Dewasa dalam Berdemokrasi

AYOJAKARTA.COM – Salah satu pakar keuangan dan ekonomi menyebutkan bahwa negara Indonesia belum dewasa dalam berdemokrasi.

Hal tersebut dikarenakan banyak para politikus yang mengomentari kebijakan presiden RI terkait program pembagian bantuan sosial (bansos).

Ferry Latuhihin yang merupakan pakar keuangan dan ekonomi di Indonesia mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah akun YouTube Helmy Yahya Bicara.

Baca Juga: Tes Psikologi: Cek Metode Belajar yang Cocok Bagi Kamu, Visual, Auditory atau Kinesthetic!

Ferry Latuhihin menilai bahwa BLT yang dituduh sebagai political move adalah tidak benar.

Pasalnya BLT ini sudah ada di APBN, dan memang BLT merupakan hak penerima sehingga harus diberikan.

“Lantas dituduh BLT adalah Political move segala macam, lailah, kan udah keliatan dari APBN nya kita building apa enggak sih, dan memang itu hak mereka kok yak an,” ucap Ferry Latuhihin.

Oleh karena itu, Ferry Latuhihin yang memprotes terkait BLT ini itu menandakan bahwa belum adanya kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi.

“Jadi jangan nggak gini, banyak sekali karangan-karangan memang dalam kasus ini saya melihat kebelumdewasaan bangsa kita berdemokrasi gitu kalau kita bergeser sedikit dari masalah ekonomi ke masalah politik ya,” terang Ferry Latuhihin.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Mau Tahu Alasan Mengapa Kamu Masih Single? Yuk Tebak Gambar Pertama yang Kamu Lihat

Lebih lanjut, Ferry Latuhihin juga menerangkan bahwa politik dalam sebuah bangsa sangat diperlukan.

Hal ini dikarenakan para investor tidak akan mau masuk atau berinvestasi jika sebuah negara politiknya gonjang-ganjing.

“Kita perlu political stability untuk pertumbuhan yang sustainable, investor enggak akan mau masuk ke satu negara yang politiknya gonjang-ganjing,” ucap Ferry Latuhihin.

Sehingga suatu hal yang baik jika capres Prabowo Subianto mengatakan ingin menggandeng seluruh kalangan elite politik untuk membangun sebuah bangsa.

Sama halnya saat kontestasi Pilpres 2019 lalu saat Presiden RI Joko Widodo menggandeng lawan politiknya, yakni Prabowo Subianto untuk masuk dalam kabinet pemerintahannya.***