Apakah APBN Cukup untuk Program Makan Siang Gratis? Begini Penjelasan Sri Mulyani

AYOJAKARTA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai salah satu program kerja pasangan Prabowo-Gibran yaitu makan siang gratis.

Dalam perbincangan bersama Najwa Shihab, Sri Mulyani sempat ditanya mengenai kemungkinan program makan siang gratis dijalankan.

Kepada Sri Mulyani, Najwa Shihab bertanya mengenai mungkinkan APBN mencukup untuk menjalankan program makan siang gratis.

Mengenai hal itu, Menkeu tidak memaparkan secara detail apakah program makan siang gratis bisa dilaksanakan atau tidak.

Baca Juga: Sri Mulyani Ketar-Ketir akan Program Prabowo-Gibran: Makan Siang Gratis Perlu Dikaji Sebab Defisit APBN 2024

Ia mengatakan bahwa dalam mengelola APBN tentu membutuhkan konsultasi ke Presiden Joko Widodo.

“Pokoknya kita mengelola dan menyiapkan APBN itu tentu berkonsultasi. Kalau sekarang kan saya pembantu, sebagai Menteri Keuangan pembantu presiden. Jadi saya akan minta arahan dari Pak Presiden, Pak ini kira-kira desain untuk 2025 seperti apa, how am I going to consult, bapak yang mau konsultasi dengan incoming government atau kami juga melakukan atau kita sama-sama, belum nanti di Senayannya,” kata Sri Mulyani dikutip ayojakarta.com dari YouTube Najwa Shihab, Sabtu (9/3/2024).

Sri Mulyani menjelaskan hingga saat ini hal-hal mengenai APBN masih terus dikomunikasikan.

Sebab, belum ada perhitungan yang pasti akan seperti apa rancangan APBN untuk pemerintahan selanjutnya.

Baca Juga: Tuai Polemik, Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Diprediksi Defisit APBN 2025, Airlangga Hartarto Tegaskan Hal Ini

Sehingga, ia belum bisa memastikan apakah program makan siang gratis bisa berjalan atau tidak.

“Jadi ya ini pararel semuanya sedang di dalam komunikasi. Karena belum ada nanti hitung-hitungan yang benar-benar desainnya akan seperti apa aku enggak bisa ngomong juga,” jelasnya.

Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak proses yang harus dilewati dalam menyiapkan APBN.

Terlebih, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seiring berjalannya proses tersebut.

“Karena prosesnya kan masih di Februari menjelang Maret, Maret ini kita akan mulai masuk kepada angka yang lebih konkret. Kementeriannya siapa nanti yang akan melakukan, bagaimana anggaran dari kementerian tersebut, apakah ini sebagian dibagi ke pemerintah daerah, banyak sekali. Berbagai macam kemungkinan karena memang desainnya kan belum settle ya jadi kita konsultasi terus saja,”  tutupnya.***