Gaji Pekerja Terancam Dipotong untuk Program Pensiun Tambahan, Mirah Sumirat: ‘Kami Marah'

AYOJAKARTA.COM - Lagi-lagi, usai Tapera, masyarakat Indonesia dibuat kecewa dengan peraturan yang dibuat pemerintah.

Rencana pemotongan gaji pekerja untuk mendukung program pensiun tambahan telah memicu perdebatan sengit di Indonesia.

Meskipun peraturan pemerintah mengenai hal ini belum resmi dikeluarkan, banyak pihak telah mengungkapkan pro dan kontra mereka.

Baca Juga: Atma Jaya Ungguli IPB! 15 Jurusan S-1 Kedokteran Terbaik Institutions Subject Ranking AD Scientific Index 2024

Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), memberikan tanggapan tajam terhadap rencana ini.

Ia menilai bahwa situasi saat ini membuat keputusan ini semakin menambah beban bagi para pekerja.

Mirah Sumirat menyatakan bahwa kondisi kehidupan para pekerja di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.

“Niatnya baik kalau saya lihat tetapi caranya kurang baik dan situasinya pun masih belum baik,” ujar Mirah, dikutip Ayojakarta.com dari kanal YouTube METRO TV pada Sabtu, 7 September 2024.

Mirah mengkritik keputusan pemerintah yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pekerja yang sudah cukup sulit.

Menurut Mirah, keputusan pemotongan gaji untuk program pensiun tambahan akan semakin memperberat beban pekerja.

Terutama di tengah situasi harga pangan dan sembako yang melonjak tinggi, sementara upah tetap rendah.

Baca Juga: Waspada! 6 Kecamatan di Jember Terancam Gempa Megathrust, BPBD Sudah Siapkan Ini

Dia menilai bahwa pemerintah seharusnya fokus pada upaya untuk memperbaiki kesejahteraan hidup pekerja dan rakyat.

Bukan justru menambah beban finansial mereka dengan kebijakan seperti ini.

Mirah juga menegaskan bahwa para pengusaha, yang juga mengalami potongan, akan turut merasakan dampak negatif dari kebijakan ini.

“Kami betul-betul sangat bukan kecewa lagi tapi kami marah kalau betul-betul itu dilakukan,” tambahnya.

Mirah menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap keputusan yang dianggap tidak adil bagi para pekerja.

Masyarakat dan para pemangku kepentingan menunggu kepastian dan penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah ini.

Sementara itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang diambil tidak semakin memberatkan kondisi ekonomi pekerja yang sudah tertekan.***