AYOJAKARTA.COM - Pengamat politik Hendri Satrio memberikan pandangan kritis terhadap sikap Presiden Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Hendri, langkah Jokowi yang awalnya memutuskan IKN sendirian, kini terlihat ragu-ragu dan melibatkan banyak pihak dalam kebingungannya.
“Sampai hari ini saya masih bingung juga, ini galaunya baru muncul sekarang, padahal harusnya dari dulu,” ujar Hendri.
Ia menyarankan agar Jokowi lebih realistis dalam menyampaikan perkembangan IKN kepada publik.
Hendri mengingatkan bahwa sejak awal, Jokowi kerap mengungkapkan optimisme yang tinggi terhadap IKN.
Pada 2022, Jokowi bahkan mengumpulkan gubernur-gubernur seluruh Indonesia, meminta mereka membawa tanah dari provinsi masing-masing sebagai simbol persatuan untuk membangun IKN. Namun, hingga kini, proyek tersebut tampaknya tidak berjalan sesuai harapan.
Hendri juga menyoroti beberapa upaya yang dilakukan Jokowi untuk meyakinkan publik, termasuk mengajak influencer berkunjung ke lokasi IKN.
Baca Juga: Kejutan Survei Pilgub Jakarta: Duet Pasangan Ini Melesat dalam Waktu Singkat
Namun, ia menyebut hal tersebut hanya terasa seperti "piknik" karena setelah kunjungan selesai, para tamu undangan kembali ke Jakarta tanpa ada perkembangan nyata di IKN. “Ini mau bikin ibu kota apa backdrop foto-foto?” sindir Hendri.
Dalam pandangannya, Hendri menilai bahwa ada banyak ketidakjelasan terkait rencana pemindahan IKN.
Meskipun Jokowi sudah meminta maaf karena tidak bisa menyenangkan semua pihak, Hendri berpendapat bahwa publik masih berhak bertanya mengenai keberlanjutan proyek ini.
"Awalnya dikatakan tidak akan membebani APBN, tapi pada akhirnya muncul angka ratusan triliun rupiah untuk biaya proyek ini," ujarnya.
Baca Juga: Proses Pencairan PKH dan BPNT November-Desember 2024 Mulai Terlihat, Benarkah Akan Cair Bersamaan?
Menurut Hendri, sebaiknya Jokowi secara terang-terangan memohon kepada penerusnya, Prabowo Subianto, untuk melanjutkan proyek IKN agar tidak berakhir sebagai proyek artifisial.
"Kalau IKN mau berhasil, semua lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ikut pindah, bukan hanya presidennya," katanya.
Ia juga menyarankan agar Jokowi pindah dan tinggal di IKN selama 40 hari, sebagaimana pernah dijanjikan. Namun, hal itu tak terjadi karena Jokowi lebih memilih menghadiri pertandingan Indonesia vs Australia pada waktu itu.
"Bahkan pelantikan presiden baru nanti mungkin masih di Jakarta, meski status Jakarta sebagai ibu kota sudah dicabut," tambah Hendri.
Hendri menyatakan bahwa Jokowi terlalu terburu-buru dalam mengambil langkah terkait IKN.
Baca Juga: Dana PKH dan BPNT Siap Cair September-Oktober 2024: Tinggal Proses Akhir, SP2D Sudah SPM
“Semua seolah-olah dikebut demi citra, sehingga terlihat artifisial,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika tidak tergesa-gesa, masih banyak langkah perencanaan yang lebih matang untuk memastikan pemindahan IKN berjalan sukses.
Share this article
Hendri juga menyoroti beberapa upaya yang dilakukan Jokowi untuk meyakinkan publik, termasuk mengajak influencer berkunjung ke lokasi IKN.