H-2 Hasil SKD CPNS 2024 Diumumkan, Peserta yang Lolos Wajib Tahu 20 Fakta Menarik dalam SKB, Perhatikan Ini...

Illustrasi. Fakta menarik tes CPNS 2024
Illustrasi. Fakta menarik tes CPNS 2024

AYOJAKARTA.COM - H-2 Hasil SKD CPNS 2024 diumumkan pada tanggal 17 November 2024 nanti dan ini berarti bahwa SKB CPNS segera digelar.

Bagi para peserta yang dinyatakan lolos dalam SKD nantinya akan melanjutkan perjuangannya di SKB CPNS 2024.

Oleh sebab itu, para peserta yang akan menghadapi SKB CPNS yang dimana para peserta wajib tahu jika ada 20 fakta menarik SKB CPNS.

20 fakta menarik SKB CPNS ini wajib diketahui oleh setiap peserta yang akan melaksanakan SKB CPNS 2024 agar nantinya dapat lolos ke tahapan seleksi CPNS selanjutnya.

Baca Juga: Canggih di Performa, Inilah Daftar 7 Smartphone Flagship Killer Paling Direkomendasikan

Diketahui pelaksanaan SKB CPNS ini terbagi menjadi tes SKB CAT dan tes SKB Non- CAT dengan jadwal yang terpisah.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5419/ BKS. 04. 01/ SD/ K/ 2024, jika pelaksanaan SKB dengan CAT (Computer Assisted Test) akan dilaksanakan pada tanggal 9- 20 Desember 2024.

Sedangkan tes SKB Non CAT akan dilaksanakan pada tanggal 20 November- 17 Desember 2024.

Lantas apa saja 20 Fakta menarik terkait SKB CPNS yang wajib diketahui oleh para peserta yang lolos SKD CPNS 2024?

Berikut 20 fakta menarik SKB CPNS yang wajib diketahui para peserta yang lolos SKD CPNS 2024 yang telah dikutip oleh ayojakarta dari akun Instagram infocpnsterkini adalah

Baca Juga: Soal SKB CAT CPNS 2024 Bervariasi? Berikut Ketentuan Jumlah Soal dan Jawaban yang Perlu Diketahui

1. Materi Sesuai formasi

Materi SKB yang keluar akan disesuaikan dengan formasi dan jabatan yang dilamar, sehingga para peserta akan diuji sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

2. Bagian dari seleksi CPNS

SKB merupakan tahapan kedua dalam CPNS setelah SKD yang total nilainya akan diakumulasikan dengan jumlah skor SKD

3. Bobot Nilai

SKB ini memiliki bobot nilai lebih besar dari SKD CPNS yakni 60 persen, sementara untuk bobot nilai SKD hanya 40 persen

4. Jenis tes beragam

Tahapan SKB CPNS ini terdiri dari berbagai jenis tes misalnya saja tes tertulis, tes praktik, wawancara, atau kombinasi dari beberapa jenis tes sesuai dengan instansi yang dilamar

5. Durasi tes bervariasi

Durasi pelaksanaan SKB ini akan dipengaruhi oleh jenis tes dan instansi penyelenggara yang dilamar

6. Tidak semua peserta lolos

Hanya peserta yang lolos SKD yang telah memenuhi passing grade yang akan melanjutkan ke tahapan SKB

Baca Juga: Rekomendasi Hp Flagship Killer Terbaik Akhir Tahun 2024, Ada Infinix, Poco dan Vivo, Harga Mulai Rp3,9 Jutaan

7. Peluang yang ketat

Peserta SKB biasanya bersaing dengan peserta yang lolos SKD lainnya dimana peserta tersebut menjadi pesaing yang Tangguh sehingga dalam SKB ini, para peserta akan memiliki persaingan yang lebih ketat dari SKD CPNS

8. Tes di Instansi terkait

Pelaksanaan SKB dilangsungkan seringkali di instansi yang dilamar sehingga mereka dapat menilai secara langsung kompetensi para peserta.

9. Nilai Minimum

Tidak ada passing grade yang resmi dalam SKB naming nilai tertinggi yang akan masuk dalam tahapan selanjutnya.

10. Penggunaan CAT

Beberapa instansi akan menggunakan CAT dalam pelaksanaan SKB CPNS

11. Tes Psikologi

Untuk beberapa jabatan, SKB ini akan melibatkan tes psikologi para peserta agar dapat menilai dan melihat kecocokan peserta dengan tugas yang akan diembannya.

12. Wawancara kompetensi

Beberapa jabatan memerlukan wawancara kompetensi dalam SKB CPNS

13. Seleksi berbasis portofolio

Untuk jabatan tertentu, para peserta akan diminta membuat portofolio dalam penilaian SKB CPNS

14. Tes kebugaran

Beberapa formasi seperti pemadam kebakaran akan memerlukan tes kebugaran fisik untuk menjadi bagian dari tes SKB

Baca Juga: Rekomendasi Hp Flagship Killer Terbaik Akhir Tahun 2024, Ada Infinix, Poco dan Vivo, Harga Mulai Rp3,9 Jutaan

15. Tes praktik kerja

Ada beberapa instansi dan jabatan yang akan menggelar tes praktik kerja dalam bagian SKB CPNS

16. Tes Bahasa

Beberapa formasi akan membutuhkan kemampuan Bahasa asing dan akan dibutuhkan tes Bahasa dalam bagian SKB

17. Fokus pada Kompetensi Teknis

SKB ini akan menitikberatkan dalam kompetensi teknis yang lebih spesifikasi berdasarkan jabatan yang akan dilamar

18. Integrasi dan kejujuran

Hal ini sangat ditekankan karena setiap kecurangan dalam seleksi CPNS termasuk saat SKB akan mengakibatkan diskualifikasi

19. Jeda waktu

Ada jeda waktu antara pelaksanaan SKB dan pengumuman hasil yang bervariasi sesuai dengan instansi yang dilamar

20. Pengumuman terpisah

Hasil SKB yang digabung dengan nilai SKD CPNS akan diumumkan secara terpisah sesuai instansi yang dilamar.

Itulah 20 fakta menarik SKB CPNS yang wajib diketahui oleh para peserta yang lolos SKD CPNS 2024.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CPNS 2024
# Fakta
# SKD
# SKB

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.