AYOJAKARTA.COM – Usai menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, nama Dedi Mulyadi semakin sering menjadi sorotan dari berbagai kalangan.
Bukan hanya berasal dari kalangan warganet, Dedi Mulyadi juga mencuri perhatian lantaran sejumlah kebijakan yang oleh banyak pihak dinilai cukup kontroversial.
Selain wacana vasektomi bagi para calon penerima bansos dan larangan study tour bagi instansi dibawah teritorialnya, Dedi Mulyadi juga sempat dihujat karena program wamil.
Baca Juga: Banyak Manfaat! Deretan Fakta Unik Infused Water yang Tak Banyak Orang Tahu
Wamil atau Wajib Militer merupakan salah satu terobosan dari Gubernur Jawa Barat dalam mengurangi angka pelaku tawuran dan kenakalan remaja.
Menurut Dedi, akar persoalan yang menyebabkan tingginya angka tawuran baik antara pelajar ataupun kampung di Jawa Barat disebabkan karena minimnya kedisiplinan diri.
Kekeliruan dalam menempatkan rasa solidaritas antara teman, menurut pemilik kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi ini ikut disebabkan oleh derasnya arus informasi.
Akibat penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan kesadaran diri, tidak sedikit generasi muda di Jawa Barat akhirnya justru terjebak berbagai penyakit masyarakat.
Kondisi sosial masyarakat di wilayah Jawa Barat, menurut Dedi Mulyadi juga ikut diperparah oleh maraknya peredaran obat terlarang serta minuman keras.
Guna mengimbangi berbagai problematika generasi muda di Jawa Barat, Dedi menilai perlu adanya peran serta negara.
Baca Juga: Cara Daftar Antrian KJP Plus Pasar Jaya, Lengkap dengan Persyaratan untuk Dapat Sembako Murah!
Sebab setiap persoalan yang saat ini telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda, tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh pihak keluarga ataupun instansi sekolah.
“Karena tidak dapat diselesaikan di sekolah dan keluarga, saya menggandeng TNI dalam melakukan pola pendidikan yang baik bagi sipil,” jelas Dedi.
Dengan metode pendidikan tersebut, Dedi optimis para peserta akan mendapatkan kembali kualitas hidupnya yang sempat hilang tergerus oleh arus zaman.
Meski dilandasi oleh itikad yang baik, kebijakan yang ditempuh Gubernur Jawa Barat sempat menuai sorotan dari Menteri HAM, Natalius Pigai.
Menyikapi hal tersebut, Dedi Mulyadi memastikan setiap calon peserta Wajib Militer atau individu dengan masalah kedisiplinan tidak dilakukan dengan cara pemaksaan.
Selain akan tetap melibatkan pihak keluarga menyangkut persetujuan, proses pendidikan bercorak kedisiplinan militer juga tidak mengabaikan nilai dan prinsip kemanusiaan.
Berdasar pada penjelasan Gubernur Jawa Barat tersebut, Rani Permayani yang merupakan istri Wakil Walikota Tasikmalaya melaporkan suaminya untuk dibawa ke barak militer.
Menurut Rani, Dicky Chandra termasuk kategori nakal karena sering mengabaikan kondisi kesehatannya serta senang makan mie instan di atas ranjang.
Menyikapi laporan bermuatan guyonan yang disampaikan istri Wakil Walikota Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat siap memasukkan Dicky Chandra ke barak militer. ***

Share this article
Selain wacana vasektomi bagi para calon penerima bansos dan larangan study tour bagi instansi terkini kontroversi wamil bagi pelajar