AYOJAKARTA.COM – Prof. Hamid Awaludin yang sempat menjabat Menteri Hukum dan HAM Periode 2004-2007, angkat bicara soal kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo.
Memilih bertahan saat disebut antek PKI, Non Muslim dan Pro Aseng,
Joko Widodo justru bereaksi saat tudingan ijazah palsu dialamatkan kepadanya.
Menurut Prof. Hamid, kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini ramai diperbincangkan telah membuka sisi lain dari sosok Joko Widodo.
Baca Juga: Ancaman Serius Generasi Muda, Ternyata Ini Alasan Moyamoya Bisa Meningkatkan Angka Penderita Stroke
Mengacu pada sejumlah fakta yang terjadi selama terjun ke dunia politik, Prof. Hamid menilai Jokowi memang senang melakukan praktik Playing Victim.
“Saya tidak kaget, karena memang gaya Jokowi senang Playing Victim atau seolah-olah menjadi korban,” ujar Prof. Hamid.
Kasus dugaan ijazah palsu yang hingga hari ini masih menjadi bola liar, menurut Hamid karena dinilai sangat sensitif oleh Jokowi.
Tidak ingin disebut sebagai Presiden yang menipu seluruh rakyat Indonesia, Jokowi menurut Hamid perlu merespon dugaan tersebut.
Selain karena dijadikan dokumen pelengkap saat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden, narasi terkait ijazah palsu Jokowi juga bukan merupakan wacana baru.
Sempat menjadi perbincangan pada tahun 2018, kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi juga menurut Hamid sengaja diendap.
“Kalau tudingan ijazah palsu itu terbukti salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga, ini asumsi saya bahwa itu game yang dia mainkan,” imbuhnya.
Salah satu alasan lain mengapa kasus dugaan ijazah palsu terus berhembus, menurut Hamid untuk mempertahankan nama Jokowi di pentas publik.
Karena itu meski telah purna tugas, Jokowi dengan sejumlah permasalahannya terus wara-wiri di berbagai media.
Terlepas dari keaslian ijazah milik Jokowi, Hamid justru mempertanyakan alasan Jokowi baru memperkarakan kasus tersebut sekarang ini.
Selain menyoroti alasan, kasus dugaan ijazah palsu menurut Hamid juga menjadi momentum bagi Polri untuk menunjukkan kredibilitas dan integritasnya.
Sebagaimana kasus pencemaran nama baik pernah dialami Jusuf Kalla dan berakhir tanpa kejelasan, hal serupa perlu dilihat dalam kasus Jokowi.
“Buat saya ini test case, untuk kasus ini kalau dia teruskan kepada lima orang itu, menurut saya Polisi tebang pilih,” pungkasnya.
Berbeda pandangan dengan Prof. Hamid, Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden menyebut kasus ijazah palsu Jokowi merupakan proyek yang dibiayai dari uang kotor.
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, kasus ijazah palsu Jokowi merupakan proyek bersama triliunan yang dirancang untuk merusak citra Presiden Ketujuh RI.
“Kita semua tahu siapa yang teriak di media, tapi dibalik itu ada kekuatan yang lebih besar,” ungkapnya. ***
Share this article
Prof. Hamid Awaludin yang sempat menjabat Menteri Hukum dan HAM Periode 2004-2007, angkat bicara soal kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo