Heboh WNI Kirim Piala Lomba Kena Pajak Rp4 Juta oleh Bea Cukai, Begini Kata Kemenkeu

AYOJAKARTA.COM - Viral di media sosial Twitter seorang warganet bernama Fatimah Zahratunnisa yang curhat atas pengalamannya mengirim piala hadiah lomba dari Jepang ke Indonesia.

Fatimah Zahratunnisa mengeluhkan bahwa ia dikenai pajak Rp4 juta untuk mengirim piala lomba nyanyi dari Jepang ke Indonesia tersebut.

Dalam akun Twitternya, Fatimah Zahratunnisa menyampaikan kejadian itu terjadi di tahun 2015. Kemudian pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepadanya.

Baca Juga: Gawat! Hanya 4 Golongan Ini yang Boleh Menerima Bansos Ramadan 2023 Berupa Beras, Telur, dan Ayam, Siapa Saja?

"2015 menang acara nyanyi di TV Jepang, pialanya dikirim ke Indo karena gede banget buat dibawa di pesawat. Ditagih pajak 4 juta," tulis Fatimah Zahratunnisa melalui akun Twitter @zahratunnisaf.

"Padahal hadiah lombanya gak ada hadiah uang cuma piala itu doang. Menang lomba kok nombok," sambungnya..

Kemudian pihak Bea Cukai juga sempat menanggapi hal tersebut dengan menyebut bahwa ketentuan barang impor termasuk utang bea masuk dan pajak impor.

"Halo, Kak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Perlu diketahui bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai barang impor sehingga terutang bea masuk dan pajak impor termasuk gift," balas akun Twitter @beacukaiRI.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minta maaf kejadian yang dialami Fatimah Zahratunnisa soal kirim piala hadiah lomba yang dikenai pajak Bea Cukai sebesar Rp4 juta tersebut.

Pernyataan itu disampaikan melalui akun Twitter Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Senin, 20 Maret 2023.

""Mbak @zahratunnisaf, mewakili Kemenkeu, kami memohon maaf secara tulus atas ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Prastowo.

Prastowo juga mengaku berempati juga menyesal atas kejadian yang dialami Fatimah tersebut.

"Kami sungguh berempati dan menyesalkan kejadian ini. Doa kami mbak Zahra semakin sukses. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan pelayanan," ungkapnya mewakili Kemenkeu.***