Sebut Transaksi Janggal Rp349 T Bisa untuk Biayai IKN, Pakar Komunikasi Politik Dukung Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM - Gaduh soal transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang dibongkar Mahfud MD masih jadi pembicaraan hangat.

Pengungkapan transaksi janggal Rp349 triliun oleh Mahfud MD kepada publik, rupanya pun menuai pro dan kontra.

Pro dari masyarakat dan pihak lainnya yang merasa berterima kasih karena Mahfud MD berani membongkar adanya dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun.

 Baca Juga: Begini Penampakan AG Saat Penyerahan Berkas Perkara ke Kejari Jaksel, 7 JPU Sertifikasi Khusus Anak Disiapkan

Lalu kontra dari pihak Komisi III DPR yang mana menyebutkan adanya pidana bagi pejabat yang membocorkan sebuah data dalam hal ini yang dimaksud adalah transaksi janggal tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube MetroTV pada Jumat, 24 Maret 2023 Hendri Satrio, Pakar Komunikasi Politik memberikan tanggapannya soal transaksi janggal yang diungkap ke publik.

Sebelumnya Pakar Komunikasi Politik ini menyampaikan bahwa kepercayaan publik harus segera dipulihkan.

Adapun salah satu caranya adalah dengan membuka selebar-lebarnya soal transaksi janggal yang tengah ramai diperdebatkan.

Menurutnya jika transaksi triliunan tersebut berhasil terungkap, justru dapat membantu membiaya pembangunan IKN yang mencapai ratusan triliun.

Dalam hal ini, Hendri Satrio mengaku memberikan dukungan semangat kepada Menko Polhukam untuk membongkar semuanya.

“Kemudian saya menilainya ternyata dalam pemerintahan itu juga terkena virus gelombang perubahan, itu yang dilakukan oleh Pak Mahfud jadi saya hari ini spesial menyemangati Pak Mahfud mengungkap semuanya,” ujarnya.

Menko Polhukam memang terkenal dengan gayanya yang berani membuka korupsi di Indonesia.

Seperti korupsi tambang yang katanya per kepala masyarakat Indonesia bisa mendapat Rp20 juta jika celah korupsi tambang dapat dihilangkan.

Untuk itu, Pakar Komunikasi Politik berharap agar Menko Polhukam dapat lebih berani membongkar semuanya.

“Ini kan diungkap terus sama Pak Mahfud yang tambang waktu itu, Rp 20 juta dibagi-bagi enak tuh dapat rakyat, terus kemudian korupsi sana sini dan sekarang Rp 349 triliun,” kata Pakar Komunikasi Politik.

“Jadi mudah-mudahan Pak Mahfud lebih berani dan kalau memang ada datanya ya karena beliau adalah Menko Polhukam dan pasti tidak sedang becanda kita tungggu langkah Pak Mahfud selanjutnya,” tambahnya.***