AYOJAKARTA.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pendatang yang tidak memiliki pekerjaan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin, dalam menanggapi prediksi kedatangan sebanyak 40.000 pendatang baru pasca mudik lebaran 2023.
Budi Awaludin menegaskan bahwa penduduk DKI Jakarta yang tidak memiliki tempat tinggal atau jaminan tempat tinggal tidak akan mendapatkan KTP.
Baca Juga: UPDATE Cuaca Panas Ekstrim, BMKG Prediksi Suhu Terpanas di 10 Tempat di Indonesia, Mana Saja?
Namun, bagi pendatang yang datang ke Jakarta hanya untuk berkunjung, seperti untuk kepentingan keluarga atau liburan, mereka bisa melapor ke pihak kelurahan untuk mendaftar sebagai penduduk non permanen.
"Namun terkadang ada pula yang datang hanya berkunjung ke sanak family karena liburan atau ada kepentingan lain tentunya bisa lapor di kelurahan agar terbit penduduk non permanen," Ujar Budi Awaludin.
Dukcapil DKI Jakarta akan melakukan pendataan dengan melibatkan RT/RW dan dasawisma hingga akhir Mei 2023.
Baca Juga: Penting! Cara Cek IMEI dan Gunakan untuk Melacak Handphone yang Hilang, Berguna Banget!
"Jika tidak memiliki tempat tinggal atau jaminan tempat tinggal maka kami tidak akan terbitkan kependudukan warga DKI," ujar Budidkutip AyoJakarta.com dari Instagram Jakarta.ku pada (29/4/2023).
Pendataan tersebut dilakukan agar para pendatang baru sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
Budi Awaludin juga mengimbau pendatang baru untuk memiliki keterampilan dan pekerjaan saat datang ke Jakarta.
Hal tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Dinas Dukcapil DKI Jakarta memperkirakan bahwa pasca libur lebaran 2023, sebanyak 36-40 ribu orang pendatang baru akan tiba di Jakarta.***
Share this article
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pendatang yang tidak memiliki pekerjaan