Soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Sebut Presiden Butuh Waktu untuk Lakukan Ini

AYOJAKARTA.COM – Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara mengenai surat presiden (surpres) tentang rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Mahfud MD mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Tindakan Mahfud MD yang mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset juga sejalan dengan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Tanggapan Mahfud MD Usai Ramai Disebut Masuk Dalam Bursa Cawapres 2024: Saya Bilang...

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa dirinya mendorong agar RUU Perampasan Aser disegerakan.

Mahfud MD mengatakan bahwasannya saat ini surpres terkait dengan RUU Perampasan Aset sudah sampai di meja Presiden.

Rencananya, surpres mengenai RUU Perampasan Aset tersebut akan segera dikirimkan ke DPR.

Sebagaimana diketahui, pengiriman surpres ke DPR memerlukan tanda tangan dari Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara.

Baca Juga: Sandiaga Uno Keluar Lantaran Pendapatnya Tak Didengar Gerindra? Dijawab Begini

“Sudah di meja Presiden. Kan habis lebaran baru dua hari kita ngantor,” kata Mahfud MD dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube Kompas TV Banjarmasin, Minggu (30/4/2023).

Mahfud MD menyampaikan bahwa menteri-menteri juga sudah mendisposisi surat tersebut.

Meski sudah disampaikan, Mahfud MD menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo masih memerlukan waktu.

Ini karena, Presiden Joko Widodo harus melihat dulu surat-surat yang harus ditandatangani.

Baca Juga: Kapan Saja Hari Libur di Bulan Mei 2023? Berikut Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Lengkap!

Terlebih, belum lama ini masyarakat Indonesia baru saja merayakan Hari Raya Lebaran sehingga harus tertunda beberapa hari.

Meski harus menunggu Presiden Joko Widodo untuk melihat dokumen yang dimaksud, Mahfud MD menuturkan bahwa surat tersebut paling lambat selesai pada minggu depan.

“Sudah disampaikan ke Presiden, sudah didisposisi oleh menteri-menteri terkait. Ya tinggal Presiden perlu waktu untuk melihat dulu surat-surat yang harus ditandatangani,” jelasnya.

“Karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan sudah,” tutupnya.***