Semprot Jaksa Terkait Tuntutan Richard Eliezer, Pakar Hukum Pidana: Nggak Tahu Sekolahnya di Mana?

Semprot Jaksa Terkait Tuntutan Eliezer, Pakar Hukum Pidana: Nggak Tahu Sekolahnya Dimana?
Semprot Jaksa Terkait Tuntutan Eliezer, Pakar Hukum Pidana: Nggak Tahu Sekolahnya Dimana?

AYOJAKARTA.COM---Pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan turut menanggapi hasil dari sidang replik terdakwa Richard Eliezer, Senin (30/1/2023).

Asep memberi tanggapan terkait tuntutan JPU terhadap Eliezer yang menurut jaksa sudah mempertimbangkan rekomendasi JC (Justice Collaborator) dari LPSK.

Menurut Asep hal tersebut tidak sesuai dengan Perundang undangan dan SOP. Dengan nada tinggi Asep semprot Jaksa, dan pertanyakan Sekolah dimana para jaksa?

Dalam sidang replik kemarin, jaksa meminta majelis hukum untuk menolak nota pembelaan atau Pledoi Richard Eliezer.

Baca Juga: Terpopuler! Gerakan Bawah Tanah Ferdy Sambo Berteori Manajemen Ular, Kamaruddin Simanjuntak Bongkar Targetnya

Jaksa menilai tuntutan masa penahanan 12 tahun penjara untuk Eliezer sudah mempertimbangkan kejujuran dan rekomendasi JC dari LPSK.

Pakar hukum, Asep Irwan juga menyarankan jaksa untuk membaca Undang Undang 1945 karena menjatuhi hukuman itu harus berdasar.

Menurut Asep kalau jaksa benar benar mempertimbangkan JC dari LPSK maka seharusnya tuntutan Richard Eliezer adalah yang paling ringan.

Baca Juga: Bagaimana Jika Ferdy Sambo Dihukum Mati? Ketua IPW: Perlawanan Kian Keras, Tak Hanya 2 Indikasi yang Dibongkar

“Sesuai dengan undang-undang LPSK pasal 10A dan penjelasannya yang paling ringan di pelaku-pelaku lain, pihak lain. Paling ringan,” jelas Asep.

“Jadi dalam undang-undang mengatur, kalau SOP dipakai dan bertentangan dengan perundang-undangan… nggak tau sekolahnya dimana? Ngerti nggak hierarki perundang-undangan?, ungkap Asep dengan nada tinggi.

Asep mengungkapkan hierarki perundang-undangan ada bahwa sop yang dibuat oleh aturan internal tidak berlaku kalau hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Pakar hukum pidana juga menyinggung kalau ada pihak lain yang mempengaruhi tuntutan Eliezer ini.

Baca Juga: Upaya Gerilya Ferdy Sambo Terendus Sejak Awal Oleh Ketua IPW: Sambo Akan Menyanyi Jika Dihukum Maksimal!

“Jadi kalau mengatakan SOP… nggak tau lah saya harus mengatakan apalagi ya! Saya tahu tangan-tangan halus pasti bermain,”kata Asep.

Selanjutnya berdasarkan undang-undang LPSK, rekomendasi untuk Eliezer tersebut apakah sifatnya harus dipatuhi oleh jaksa?

Menurut Asep undang undang yang telah diundangkan, berlaku bagi siapapun baik itu saksi atau pelaku.

Jadi kesimpulannya, menurut pakar hukum Asep Iwan Irawan, kalau tuntutan Eliezer diambil dengan mempertimbakan JC rekomendasi LPSK seharusnya hukumannya paling ringan dibandingkan terdakwa lain.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# sidang replik
# justice collaborator
# pembunuhan Brigadir Yosua
# Richard Eliezer
# LPSK
# Pakar Hukum Pidana
# Asep Iwan Iriawan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.