JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Masyarakat tak perlu terlalu cemas dengan biaya pemeriksaan atau perawatan pengidap virus corona. Sebab, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membiayainya.
Hal itu ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meresponi biaya yang dikeluarkan untuk para pasien pengidap virus corona.
Timboel Siregar menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan akan mengalihkan pembiayaan pasien corona ke JKN.
“Saya menilai hal tersebut adalah baik juga agar tidak ada dualisme penjaminan bagi pasien corona maupun yang masih diduga. Dari beberapa pertanyaan yang BPJS Watch terima, sepertinya ada kebingungan di masyarakat terkait penjaminan biaya terkait corona, antara yang dijamin pemerintah, BPJS Kesehatan maupun yang dibayar sendiri oleh peserta,” tutur Timboel, Rabu (25/3/2020).
Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) ini, rencana pemerintah yang disampaikan Menkeu tersebut harus didahului oleh beberapa perbaikan di tingkat regulasi maupun implementasi. Yaitu pertama, merevisi Pasal 52 ayat 1 huruf o Pepres No 82 tahun 2018, yang menyatakan pembiayaan atas kejadian bencana atau wabah tidak ditanggung JKN.
"Revisi itu penting untuk memastikan dasar hukum BPJS Kesehatan dalam menjamin pembiayaan kesehatan bagi pasien corona. Corona adalah wabah yang tidak dijamin bila mengacu pada Pasal 52 tersebut,” jelasnya.
Revisi ini, lanjutnya, sekaligus dengan revisi pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75 tahun 2019 terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang iuran peserta mandiri.
Namun yang perlu juga diperhatikan, Timboel mengingatkan, Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan masih dirundung ancaman defisit. Jadi, kalau pembiayaan wabah corona ditanggung JKN maka potensial terjadinya defisit akan semakin besar.
“Jangan juga pelayanan pasien corona ditanggung JKN tapi malah meningkatkan utang BPJS Kesehatan ke RS dan denda 1 persen yang semakin meningkat. Kalau hal ini terjadi maka cash flow rumah sakit akan semakin sulit untuk mengoperasionalkan rumah sakitnya,” jelas Timboel.
Oleh karena itu, dia berharap agar Menkeu juga harus melihat hal ini dengan membayarkan iuran PBI enam bulan dimuka yang nilainya sekitar Rp 24 Triliun untuk menutupi utang BPJS Kesehatan ke RS.
"Dan pembiayaan JKN berikutnya termasuk pembiayaan corona,” ujarnya.
Timboel Siregar juga menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan, apakah sudah ada INA CBGs untuk corona? Apakah Rumah Sakit dibayar dengan sistem Fee For Service atau INA CBGs?
“Kalau pakai INA CBGs apakah rumah sakit mau menerima dengan baik,” ujar Timboel.
Kemudian terkait rakyat yang belum menjadi peserta JKN atau peserta JKN yang non aktif alias tidak bayar iuran. Sebab, ketika menjadi pasien corona, mereka pun harus dijamin pembiayaannya.
Timboel menjelasakan, bila rakyat yang belum jadi peserta JKN atau kepesertaannya non aktif yang menjadi pasien atau terduga corona ditolak dibiayai.
“Pasien corona akan enggan ke Rumah Sakit, sehingga penyebarannya akan semakin luas. Saya berharap, di Perpres revisi yang baru tersebut harus juga disebutkan rakyat yang belum jadi peserta JKN atau kepesertaannya non aktif bila mengalami corona tetap dijamin oleh JKN,” tuturnya.
Berikutnya, kebijakan pembiayaan oleh JKN juga harus diikuti oleh ketentuan bahwa RS yang belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan harus bisa menerima pasien corona, walaupun dibayar JKN.
Hal ini khusus untuk rumah sakit besar yang mampu menangani pasien corona, yang belum mau kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Jadi tidak ada alasan rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan menolak pasien corona karena dibiayai oleh JKN,” tegas Timboel.
.jpeg)
Share this article
Revisi itu penting untuk memastikan dasar hukum BPJS Kesehatan dalam menjamin pembiayaan kesehatan bagi pasien corona. Corona adalah wabah yang tidak dijamin bila mengacu pada Pasal 52 tersebut