Buruh Tuntut Kenaikan Upah hingga 15 Persen, Ini Daftar Lengkap UMP 2024 di 34 Provinsi Jika Disetujui

Ilustrasi UMP 2024
Ilustrasi UMP 2024

AYOJAKARTA.COM - Setelah munculnya rencana kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2024, Partai Buruh bersama Serikat Buruh menuntut kenaikan upah buruh sebesar 15 persen.

Aksi massa dari para buruh yang menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen ini dilakukan sejak 7 November 2023 lalu di beberapa daerah di Indonesia.

Bahkan aksi yang menuntut kenaikan upah buruh dalam UMP 2024 sebesar 15 persen ini akan berlangsung hingga 30 Januari 2024 secara terus menerus jika tidak disetujui.

Kenaikan UMP 2024 memang tengah ramai dibicarakan setelah Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah memastikan adanya kenaikan upah.

Baca Juga: Cara Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud Termin 3 November 2023, Penerima Wajib Tahu!

Kepastian soal kenaikan UMP 2024 yang disampaikan Ida Fauziyah tersebut didasarkan pada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 yang saat ini telah diganti dengan PP Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

Dengan adanya perubahan tersebut maka dapat dipastikan UMP 2024 akan mengalami kenaikan.

Menurut Ida Fauziyah, kenaikan UMP 2024 merupakan sebuah bentuk penghargaan kepada para pekerja yang telah banyak memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi Indonesia.

Ida Fauziyah juga menjelaskan bahwa kenaikan UMP 2024 ini akan berdasarkan pada 3 variabel seperti yang tertera pada PP Nomor 51 Tahun 2023 yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks tertentu.

Baca Juga: Cara Cek Skor Hasil Tes SKD di Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Buka Melalui Link Berikut Ini

Dengan formula penghitungan yang berdasar pada variabel-variabel tersebut maka dapat dipastikan kenaikan upah sebesar 15 persen tidak dapat disamakan untuk setiap daerah di Indonesia.

Meski begitu ada kemungkinan, upah buruh dalam UMP 2024 akan naik sebesar 15 persen.

Hal itu mungkin akan disetujui para pelaku usaha namun dengan catatan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan dalam menentukan formula pengupahan.

Jika permintaan para serikat buruh disetujui,  berikut daftar UMP 2024 di 34 Provinsi Indonesia setelah mengalami kenaikan 15 persen dikutip ayojakarta.com dari Ayobandung.com, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga: Daftar Penerima KJP Plus November 2023 Sudah Ditetapkan, Segera Cek Namamu di Sini, Cair atau Belum?

UMP 2024 di 34 Provinsi Usai Naik 15 Persen

1. ‌Provinsi Aceh dari Rp3.413.666,00 akan naik menjadi Rp 3,925,715.90

2. Provinsi Sumatera Utara dari Rp 2.710.493,93 akan naik menjadi Rp 3,117,066.95

3. ‌Provinsi Sumatera Barat dari Rp 2.742.476,00 akan naik menjadi Rp 3,153,847.40

4. Provinsi ‌Riau dari Rp 3.191.662,53 akan naik menjadi Rp 3,670,365.30

5. Provinsi Jambi dari Rp 2.943.033,08 akan naik menjadi Rp 3,384,487.95

6. Provinsi Sumatera Selatan dari Rp 3.404.177,24 akan naik menjadi Rp 3,914,803.5

Baca Juga: UMP 2024 Naik Berapa Persen? Sudah Ada Aturan Terbarunya, Apakah Sesuai Usulan Buruh?

7. Provinsi Bengkulu dari Rp 2.418.280,00 akan naik menjadi Rp 2,781,022.00

8. Provinsi Lampung dari Rp 2.633.284,59 akan naik menjadi Rp 3,028,276.60

9. Provinsi Bangka Belitung dari Rp 3.498.479,00 akan naik menjadi Rp 4,023,250.85

10. Provinsi Kepulauan Riau dari Rp 3.279.194,00 akan naik menjadi Rp 3,771,073.10

11. Provinsi DKI Jakarta dari Rp 4.901.798,00 akan naik menjadi Rp 5,637,067.70

12. Provinsi Jawa Barat dari Rp 1.986.670,17 akan naik menjadi Rp 2,284,670.50

Baca Juga: Skor Aman Kemampuan Fisik Ujian Kesamaptaan CPNS 2023, Ini yang Diujikan

13. Provinsi Jawa Tengah dari Rp1.958.169,69 akan naik menjadi Rp 2,251,894.35

14. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp 1.981.782,39 akan naik menjadi Rp 2,279,049.30

15. Provinsi Jawa Timur dari Rp 2.040.244,30 akan naik menjadi Rp 2,346,280.60

16. Provinsi Banten dari Rp 2.661.280,11 akan naik menjadi Rp 3,060,472.00

17. Provinsi Bali dari Rp2.713.672,28 akan naik menjadi Rp 3,120,722.80

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Rp 2.371.407,00 akan naik menjadi Rp 2,727,118.05

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Rp 2.123.994,00 akan naik menjadi Rp 2,442,593.10

Baca Juga: Partai Buruh Demo dan Menuntut UMP 2024 Naik 15%: Harus Lebih Tinggi dari PNS

20. Provinsi Kalimantan Barat dari Rp 2.608.601,75 akan naik menjadi Rp 2,999,891.15

21. Provinsi Kalimantan Tengah dari Rp 3.181.013,00 akan naik menjadi Rp 3,658,164.95

22. Provinsi Kalimantan Selatan dari Rp 3.149.977,65 akan naik menjadi Rp 3,622,473.55

23. Provinsi Kalimantan Timur dari Rp 3.201.396,04 akan naik menjadi Rp 3,681,605.40

24. Provinsi Kalimantan Utara dari Rp 3.251.702,67 akan naik menjadi Rp 3,739,457.30

25. Provinsi Sulawesi Utara dari Rp 3.485.000,00 akan naik menjadi Rp 4,007,750.00

26. Provinsi Sulawesi Tengah dari Rp 2.599.456,00 akan naik menjadi Rp 2,989,374.40

Baca Juga: Dana PIP Kemdikbud Termin 3 November 2023 Tak Kunjung Cair? Jangan-jangan Kamu Termasuk Kriteria Ini

27. Provinsi Sulawesi Selatan dari Rp 3.385.145,00 akan naik menjadi Rp 3,892,916.75

28. Provinsi Sulawesi Tenggara dari Rp 2.758.984,54 akan naik menjadi Rp 3,172,831.60

29. Provinsi Gorontalo dari Rp 2.989.350,00 akan naik menjadi Rp 3,437,752.50

30. Provinsi Sulawesi Barat dari Rp 2.871.794,82 akan naik menjadi Rp 3,302,563.10

Baca Juga: Terungkap! Ternyata Ini Alasan Partai Buruh Menarik Dukungannya Terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024

31. Provinsi Maluku dari Rp 2.812.827,66 akan naik menjadi Rp 3,234,751.05

32. Provinsi Maluku Utara dari Rp 2.976.720,00 akan naik menjadi Rp 3,423,228.00

33. Provinsi Papua dari Rp 3.864.696,00 akan naik menjadi Rp 4,444,400.40

34. Provinsi Papua Barat dari Rp 3282.000 akan naik menjadi Rp 3,774,300.00

Itulah informasi daftar UMP 2024 di 34 Provinsi jika naik 15 persen sesuai tuntutan Serikat buruh.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ida Fauziyah
# Upah
# UMP 2024
# provinsi
# Menteri Ketenagakerjaan
# Indonesia
# Buruh

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.