AYOJAKARTA.COM - Polemik penetapan UMP Jakarta 2026 masih terus bergulir.
Sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Ibu Kota berencana akan menggelar dialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Dialog ini guna membahas tuntutan dan aspirasi pekerja terkait kebijakan upah tahun 2026.
Rencana dialog antara buruh dengan Rano Karno diungkapkan oleh Presiden KSPI Said Iqbal.
Said mengatakan pihanya masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu Rano Karno.
"Mungkin dalam minggu depan, kami akan membangun dialog informal dengan Wagub DKI Jakarta," ujar Iqbal, dalam konferensi pers, Jumat (2/1).
Buruh di Jakarta masih berusaha mendorong agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah UMP Jakarta 2026.
Para buruh meminta UMP naik hingga mencapai 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL).
Diketahui, saat ini UMP Jakarta 2026 ditetapkan menjadi Rp5,7 juta.
Sedangkan jika tuntutan buruh terwujud, maka UMP Jakarta 2026 bisa menjadi Rp5,89 juta.
Tuntutan kenaikan UMP ini, menurut Iqbal memiliki tujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja di ibu kota.
Di sisi lain, jika permintaan tersebut tidak direspons, maka KSPI siap untuk menempuh jalur hukum.
Gugatan akan diajukan ke PTUN dalam waktu dekat, seiring rencana aksi buruh yang akan digelar pada 8 Januari 2026.
Iqbal mengatakan bahwa tim kuasa hukum KSPI DKI Jakarta akan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada 5 Januari atau paling lambat 6 Januari 2026.
Gugatan ini bertujuan meminta revisi UMP Jakarta 2026 agar ditetapkan sebesar 100 persen KHL.
Pramono Anung Tidak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Pramono sempat menegaskan bahwa dirinya akan tetap berpegang kepada keputusannya terkait UMP Jakarta 2026 dengan angka Rp5,7 juta meski buruh melakukan aksi demo.
Ia mengatakan bahwa keputusan UMP ini sudah mendengar aspirasi dari buruh dan pengusaha.
Selain itu, dalam penetapan angka ini, Pemprov DKI Jakarta juga berpedoman pada PP 49 Tahun 2025.
Dari situlah, Pramono memutuskan bahwa UMP Jakarta 2026 menggunakan alfa 0,75.
"Sehingga dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta, karena sudah menjadi keputusan, kami akan memegang keputusan itu," tutur Pramono.
Baca Juga: Penyakit Super Flu Jadi Sorotan, Sudah Ada Kasus di DKI Jakarta? Ini Gejala yang Wajib Kamu Tahu
Rano Karno Ajak Buruh Duduk Bersama
Wagub Rano Karno sebelumnya juga telah merespons aksi demo buruh yang terjadi pada akhir Desember 2025.
Ia menyarankan adanya mekanisme resmi yang bisa diambil jika ada pihak yang keberatan soal putusan UMP Jakarta 2026.
Menurutnya, aksi demo para buruh ini kembali kepada hak mereka.
"Ada mekanismenya, bisa PTUN. Itu mekanisme biasa. Marilah kita duduk bersama," ucap Rano.
Baca Juga: Bobibos Banjir Komentar Menohok Setelah Coba Yakinkan Publik Lewat Penemuan Tesla
Lebih lanjut, Rano juga mengatakan bahwa UMP ini tidak diputuskan secara sepihak.
Keputusan angka UMP Jakarta 2026 ini sudah dibahas bersama oleh Dewan Pengupahan, pengusaha, hingga kaum buruh, dengan mekanisme yang cukup panjang.***
Share this article
Rencana dialog antara buruh dengan Rano Karno diungkapkan oleh Presiden KSPI Said Iqbal, dan kemungkinan akan dilakukan minggu depan.