Raperda Pembangunan Keluarga Rampung Dibahas Bapemperda DKI Jakarta, Tidak Ada Sanksi Pencabutan NIK seperti di Surabaya!

AYOJAKARTA.COM - Bapemperda DPRD DKI Jakarta tidak lagi memuat ketentuan sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga.

Pembahasan Raperda tentang Pembangunan Keluarga ini diketahui sudah rampung dibahas.

Sebelumnya sempat beredar usulan yang mengadopsi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait sanksi penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban keluarga.

Ketua Subkelompok Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Afifi menjelaskan, penghapusan sanksi tersebut sejalan dengan pendekatan yang diusung dalam Raperda Pembangunan Keluarga, yakni promotif dan preventif.

Baca JugaPramono Anung Gelar Townhall Meeting bersama PPSU Imbas Kasus Manipulasi Laporan Kalisari!Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggelar acara Townhall Meeting bersama PPSU di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 April 2026.

“Paradigma Raperda ini adalah promotif dan preventif. Artinya, pemerintah daerah didorong untuk mengedepankan upaya pencegahan agar tidak muncul keluarga rentan atau tidak produktif,” ujar Afifi, Rabu (15/4).

Menurut dia, pendekatan tersebut menempatkan Pemprov DKI Jakarta pada upaya pencegahan berbagai persoalan keluarga, tanpa mengutamakan penjatuhan sanksi administratif.

Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan di Surabaya memiliki konteks berbeda karena didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) serta pelaksanaan putusan pengadilan.

“Penonaktifan NIK di Surabaya dilakukan dalam rangka eksekusi putusan pengadilan, bukan kebijakan administratif murni dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Baca JugaPramono Anung Janji Beri Kado Spesial Saat Jakarta International Marathon 2026 DigelarJakarta International Marathon 2026 digelar 13–14 Juni dengan 45.000 peserta. Berlabel Elite World Athletics, ajang ini genjot ekonomi & sport tourism. Spesial HUT Jakarta, transportasi publik gratis

Afifi menambahkan, jika ketentuan tersebut dipaksakan masuk ke dalam Perda Pembangunan Keluarga, maka berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat dianggap mencampuri kewenangan lembaga peradilan.

“Kalau dimasukkan dalam Perda, tetapi tidak ada kerja sama dengan pengadilan, maka aturan itu berpotensi tidak dapat dilaksanakan. Ini tidak sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” tandas Afifi.

Setelah pembahasan di tingkat Bapemperda rampung, draf Raperda Pembangunan Keluarga selanjutnya akan dibawa ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), sebelum memasuki tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).***