Diklaim Lebih Hemat, DTKJ Usul Tarif Langganan TransJakarta Rp 200 Ribu per Bulan, Begini Skemanya...

AYOJAKARTA.COM – Persoalan tarif tansportasi Transjakarta, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) secara resmi mengusulkan skema tarif berlangganan TransJakarta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diklaim akan jauh lebih hemat, terutama bagi para pekerja harian.

Ketua DTKJ, Sugihardjo, menjelaskan bahwa konsep berlangganan ini merujuk pada sistem yang telah banyak diterapkan di berbagai negara maju untuk mendorong masyarakat lebih rutin menggunakan transportasi umum.

Dalam usulannya, DTKJ membagi skema tarif mulai dari paket mingguan, dua mingguan, hingga bulanan.

Salah satu poin yang paling menarik adalah usulan tarif langganan sebesar Rp 200.000 per bulan.

Baca JugaUpdate Kebakaran TPA Jatiwaringin: Hari ke-9 Pemadaman, 49 Persen Lahan Berhasil DijinakkanMemasuki hari kesembilan pada Rabu, 8 Juli 2026, petugas gabungan melaporkan bahwa hampir separuh dari total area yang terbakar telah berhasil dipadamkan.

Sugihardjo memberikan simulasi perhitungan jika nantinya tarif reguler TransJakarta disesuaikan menjadi Rp 5.000 sekali perjalanan.

Jika seorang pekerja melakukan perjalanan pergi-pulang (PP) selama 25 hari kerja, maka total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 250.000.

"Karena langganan kita usulkan diskon 20 persen, tarifnya hanya Rp 200.000," ujar Sugihardjo di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Selain paket langganan, DTKJ juga mengusulkan penyederhanaan tarif untuk seluruh wilayah Jakarta menjadi satu harga, yakni Rp 5.000.

Tarif ini nantinya mencakup seluruh layanan, mulai dari Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, hingga integrasi dengan Mikrotrans.

Sementara itu, untuk layanan TransJabodetabek, DTKJ mengusulkan tarif sebesar Rp 10.000. Namun, penyesuaian tarif ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan kemudahan integrasi antarmoda agar tidak membebani kantong masyarakat.

Baca JugaIroni Dunia Pendidikan, Gaji Dosen Indonesia Beda Jauh Sama KambojaGaji dosen Kamboja capai 6,6 kali lipat upah minimum (Rp22 juta), sedangkan Indonesia cuma 1,3 kali lipat UMP (Rp2,7-3 juta). Hal ini dipicu buruknya tata kelola keuangan kampus yang tidak transparan.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku telah menerima draf kajian dari DTKJ.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI akan segera melakukan pembahasan mendalam, termasuk berkoordinasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pramono mengakui bahwa keputusan terkait penyesuaian tarif ini memang sedikit meleset dari target awal.

"Ini sudah lebih dari tiga bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut," ungkap Pramono, Selasa (7/7/2026).

Dengan adanya skema berlangganan ini, diharapkan beban pengeluaran transportasi rumah tangga warga Jakarta tetap terjaga di tengah rencana penyesuaian tarif transportasi publik di masa mendatang.***