AYOJAKARTA.COM – Ketua komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus pada rapat badan anggaran (Banggar).
Hal tersebut disampaikan Thamrin saat rapat kerja komisi dalam rangka konsultasi program kerja dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/10/2024.
Dikutip dari akun YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (19/11/2024), Thamrin menekankan bahwa kedua program tersebut harus diprioritaskan serta dapat memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan sebesar Rp6,8 triliun.
Ia yakin bahwa tambahan anggaran ini dapat digunakan untuk merealisasikan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus.
“Anggaran ini kan bisa dikonsultasikan di bangkar nanti. Ada tambahan 6 triliun itu ya, masuk di apa? Bagi hasil sudah ada di Komisi. Ya, paling tidak ini bisa mendapatkan atensi dari executive supaya bisa menjalankan apa yang sudah dikerjakan di MOU itu. Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan, justru kita pincang dong,” ujar Thamrin.
Wakil Ketua Komisi E, Agustina Hermanto juga optimis dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang diperkirakan mencapai Rp91,1 triliun.
Ia juga yakin bahwa anggaran itu sanggup untuk mempertahankan bantuan sosial KJP Plus sekaligus merealisasikan program sekolah swasta gratis.
"Tadi menegaskan ya Pak, soal sekolah gratis dan KJP, jadi eh sekolah gratis jalan itu memang yang kita harapkan, tapi tanpa mematikan bantuan sosial yang sudah ada, yaitu berupa KJP Plus dan KJMU. Karena ada dana bagi hasil tambahan Rp6 triliun, anggaran kita Rp90 triliun sekarang. Jadi, masa tidak memungkinkan sih kita bisa membantu masyarakat lebih luas dengan jadi jangan satu program baru menyejahterakan, tapi program lama dimatikan, menyengsarakan Pak, gitu ya," tegas Agustina.
Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwo Susilo juga turut mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pengkajian serta mendata sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program sekolah swasta gratis.
“Sasarannya sekolah mana saja? Kriterianya apa? Itu juga masuk di dalam kajiannya. Di konsep sekolah gratis, sekolahnya tidak bayar, kebutuhan dasarnya difasilitasi Pak, Cuma Namanya mungkin bukan apa, KJP Plus seperti itu. Biaya untuk personalnya, baju seragam, sepatu ada. Kami sudah buat simulasinya,” jelas Purwo.***
Share this article
Ketua komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus