PENCAIRAN BLT TAHAP 2 LEWAT BANK BCA: Belum Masuk Rekening? Simak Penjelasan HaloBCA

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah mulai mencairkan bantuan subsidi upah atau gaji (BSU), semula disebut bantuan langsung tunai (BLT), untuk pekerja dan buruh formal sejak 27 Agustus 2020 untuk tahap pertama. Pencairan tahap 2, menurut recana, bergulir pekan ini. Banyak calon penerima yang menanyakan kenapa rekening Bank BCA mereka belum menerima transfer dana dari pemerintah senilai Rp1,2 juta.

Pertanyaan tentang pencairan BSU atau BLT pekerja atau buruh formal ke rekening BCA calon penerima memunculkan banyak pertanyaan di media sosial, misalnya Twitter. Sebagai contoh adalah akun Twitter @Alfinadinda10, (3 September 2020).

“Manaa data saya aktif Dan Bayar Iuran Tiap bulan tapi sampai skrnh blm ada? Wajah menangis mohon infonya @HaloBCA @BPJSTKinfo.”

Begitu kicauan dari @Alfinadinda10 yang menyertakan berita tentang pencairan BSU atau BLT pekerja formal itu sudah sampai ke rekening Bank BCA penerima. Kicauan sejenis banyak disuarakan di Twitter.

Tuit yang di-mention ke @HaloBCA kemudian mendapatkan penjelasan dari akun Twitter resmi bank terbesar di Indonesia tersebut.

“Dengan senang hati kami bantu informasikan Ibu Alfinadinda. Jika yang dimaksud dana BLT mekanisme dropping dana Pemerintah akan dilakukan melalui Bank Himbara. Untuk rekening-rekening BCA yang digunakan nasabah dan terverifikasi oleh BPJS dan (1/3) ^Naomi”

“Kementerian Tenaga Kerja, maka Himbara akan mengkreditkan dana BLT tersebut menggunakan jalur *SKNBI/ LLG Incoming* dalam beberapa kali upload data, sehingga pengkreditan ke rekening BCA *tidak terjadi secara bersamaan*. Mhn menunggu dan mengecek (2/3) ^Naomi”

“mutasi secara berkala, karena BCA sebagai penerima dana yang bersifat pasif, hal tersebut tergantung dari pihak pengirim, ya. :) Tks (3/3) ^Naomi.” Demikian penjelasan dari @HaloBCA.

Menurut penelusuran Ayojakarta, SKNBI adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sementara itu, kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu.

LLG sendiri adalah Lalu Lintas Giro yang menggunakan fasilitas kliring untuk transfer antara satu bank dengan lainnya.

Berikut ini ketentuan tentang kriteria calon penerima BLT pekerja formal atau BSU seperti diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 2020:

Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

• warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;

• AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Di Balik Lelaki Sukses, Ada…?

  terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

• Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;

• kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;

• peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan;

• memiliki rekening bank yang aktif.

Pemerintah mencairkan bantuan subsidi upah atau BLT untuk pekerja formal atau buruh senilai Rp1,2 juta sejak Kamis (27 Agustus2020). Bantuan tersebut dikucurkan melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himbara alias Himpunan Bank Milik Negara.

Berikut tata cara pemberian BLT pekerja atau buruh formal yang diatur dalam Permenaker No.14 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah pada 14 Agustus 2020:

Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah

Pasal 5

(1) Data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi datacalon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.

(4) Daftar calon  penerima  Bantuan  Pemerintah  berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan:

a. berita acara; dan

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Kuburan di Depan Rumah & Cerita Tentang Drakula

b. surat pernyataan mengenai kebenaran/ kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.

(5) KPA menetapkan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah berdasarkan daftar calon penerima Bantuan Pemerintah.

(6) Berdasarkan penetapan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA menyampaikan surat perintah membayar langsung (SPM LS) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 6

(1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) menyalurkan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah melalui Bank Penyalur.

(2) Proses penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dan dilakukan secara bertahap.

(3) Proses penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal masih terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah pada Bank Penyalur sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara KPA dengan Bank Penyalur.

Pasal 8

(1) Dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan telah menerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah, penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diterima ke rekening kas negara.

Untuk mengetahu ketentuan lengkap dalam beleid tersebut silakan mengakses link di bawah ini:

https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permen_9_2020.pdf

AYO BACA : KOPI SUSU CING ABDEL: Belajar dari Gus Baha dan Anak Tongkrongan