Ini Alasan Mengapa Prabowo Perintahkan Anak Sekolah Belajar Bahasa Portugis, Ada Hubungannya dengan BRICS

AYOJAKARTA.COM - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan wacana visioner dengan memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum sekolah.

Langkah ini bukan sekadar perubahan akademis biasa. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi "Bebas Aktif" untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional, terutama di luar poros Barat.

Pintu Gerbang Menuju Kekuatan BRICS

Alasan utama di balik instruksi ini adalah untuk mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Brasil.

Brasil merupakan salah satu pilar utama dalam blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa).

Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia melihat penguasaan bahasa Portugis sebagai investasi strategis.

Dengan menguasai bahasa ini, generasi muda Indonesia dapat mengakses langsung peluang kerja sama dengan kekuatan ekonomi baru di wilayah Amerika Latin dan Afrika yang tergabung dalam komunitas Lusofon (negara berbahasa Portugis).

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sempat menegaskan bahwa nilai terbesar BRICS adalah memperkuat suara negara berkembang dalam membentuk tatanan global.

Oleh karena itu, penguasaan bahasa Portugis menjadi modal penting agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain kunci.

Tantangan Realitas Pendidikan di Lapangan

Meski visi geopolitik ini dinilai sangat maju, rencana ini memicu perdebatan di kalangan ahli.

Pengamat pendidikan Ina Liem mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan domestik yang besar di sektor pendidikan. Beberapa persoalan mendasar yang belum tuntas antara lain:

• Rendahnya tingkat literasi dasar di kalangan siswa.
• Kekurangan jumlah guru yang merata di berbagai daerah.
• Ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan daerah terpencil.

Lebih Tepat Menjadi Mata Pelajaran Pilihan

Mengingat infrastruktur pendidikan yang belum merata, memaksakan bahasa Portugis atau bahasa asing lain seperti Prancis sebagai mata pelajaran wajib nasional dinilai kurang realistis.

Langkah tersebut justru dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Sebagai solusi yang lebih berdampak, para ahli menyarankan agar bahasa asing tersebut dijadikan mata pelajaran pilihan.

Format ini jauh lebih fleksibel karena kurikulum dapat disesuaikan dengan minat siswa serta kebutuhan spesifik di setiap daerah.

Di sisi lain, sekolah juga bisa tetap memprioritaskan penguatan bahasa Inggris dan kompetensi literasi dasar sebelum menambah beban bahasa asing baru secara wajib.***