AKBP Achiruddin Hasibuan Semakin Terpojok? Polda Sumut Akhirnya Temukan Bukti Gratifikasi

AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak, Aditya Hasibuan.
AKBP Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak, Aditya Hasibuan.

AYOJAKARTA.COM - Klarifikasi harta tak wajar AKBP Achiruddin Hasibuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya harus dihentikan.

Hal itu lantaran Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya telah menemukan bukti tindak pidana gratifikasi yang dilakukan AKBP Achiruddin Hasibuan.

AKBP Achiruddin Hasibuan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi.

Baca Juga: Bikin KPK Terheran-Heran, Harta Kadinkes Lampung Cuma Rp2 Miliar Selama 14 Tahun! Pahala: Siap Dipanggil Lagi

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.

"Karena berdasarkan koordinasi dengan Kapolda Sumut telah ditemukan bukti penerimaan gratifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsinya," ujar Ipi seperti dikutip Ayojakarta.com pada laman Suara.com, Jumat (12/5/2023).

Sehingga menurut Ipi, dengan adanya bukti tindak pidana tersebut, maka KPK harus menghentikan klarifikasi terhadap laporan harta pada LHKPN milik AKPB Achiruddin Hasibuan.

Untuk selanjutnya pihak KPK menyatakan akan membantu Polda Sumut dengan mendukung kebutuhan data terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi AKBP Achiruddin Hasibuan.

Baca Juga: Harta Rp 62 Miliar Jadi Sorotan dan Target KPK, Bupati Pandeglang Irna Narulita Berikan Tanggapan

Dikatakan Ipi, KPK akan memberikan dukungan berupa data keuangan, transaksi keuangan, dan informasi lain yang dibutuhkan.

"KPK akan men-support data, seperti transaksi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan perkara tersebut," katanya.

Sebelumnya, selain bekerja sama dengan KPK, Polda Sumut juga telah berkoordinasi dengan PPATK terkait dugaan gratifikasi yang menjerat ayah dari pelaku penganiayaan terhadap Ken Admiral, Aditya Hasibuan.

Harta AKBP Achiruddin Hasibuan sendiri dilirik oleh KPK karena dinilai tak wajar usai viral aksi penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan kepada seorang mahasiswa bernama Ken Admiral.

Achiruddin yang hanya menjabat sebagai perwira menengah di kepolisian dalam sebuah postingan akun Twitter @PartaiSocmed beberapa waktu lalu terlihat memiliki rumah mewah dan kendaraan-kendaraan mewah.

Hal itu pun merembet ke LHKPN milik Achiruddin yang juga akhirnya dikuliti oleh para warganet.

Fakta harta yang dimiliki dan laporan LHKPN rupanya sangat jauh berbeda, dan dinilai ada ketidakwajaran.

Netizen pun mendesak adanya klarifikasi KPK kepada Achiruddin atas harta yang dimilikinya.

Selain KPK, akhirnya Polda Sumut juga ikut terjun karena Achiruddin diduga juga memiliki gudang bbm ilegal yang berada tak jauh di rumahnya.***

Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul "Polda Sumut Temukan Bukti Gratifikasi, KPK Setop Klarifikasi LHKPN AKBP Achiruddin Hasibuan"

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Polda Sumut
# Achiruddin Hasibuan
# Gratifikasi
# KPK

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.