Harta Rp 62 Miliar Jadi Sorotan dan Target KPK, Bupati Pandeglang Irna Narulita Berikan Tanggapan

Bupati Pandeglang Irna Narulita
Bupati Pandeglang Irna Narulita

AYOJAKARTA.COMLagi-lagi pejabat dengan harta bernilai fantastis yang dianggap tak wajar kembali menjadi sorotan.

Saat ini yaitu Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

Memiliki harta yang dilaporkan bernilai Rp 62 miliar, Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadi target KPK selanjutnya untuk melakukan klarifikasi.

Baca Juga: Polisi Selidiki Dugaan Santunan Bodong di Pandeglang

Harta Irna Narulita yang bernilai fantastis tersebut juga telah menjadi sorotan publik karena dinilai tak wajar dan tak sesuai dengan profilnya sebagai seorang bupati.

Harta Rp 62 miliar tersebut rupanya adalah harta yang telah dilaporkan pada LHKPN milik Irna Narulita.

Dari sorotan publik terhadap LHKPN milik Irna Narulita itulah banyak pihak yang mendesak KPK agar memeriksa serta mengklarifikasi harta Bupati Pandeglang tersebut.

Baca Juga: Rafael Alun Jilid 2! Karir AKBP Achiruddin Hasibuan Amblas Ulah Anak, Ditersangkakan dan Harta Diintai KPK

Dikutip Ayojakarta.com pada siaran Kompas TV Selasa (9/5/2023), Irna Narulita buka suara menanggapi hal tersebut.

Irna Narulita meluruskan soal angka tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada penambahan aset sejak laporan terakhir tahun 2015.

Namun menurut Irna Narulita, ada penambahan nilai dalam hartanya yakni tanah.

“Jadi harta atau aset yang ibu miliki yang sudah dilaporkan ke LHKPN dan KPK tetap tidak ada yang nambah. Satu asetpun tidak ada yang nambah, hampir Rp 23 miliar dari 2015,” ujar Irna Narulita.

Baca Juga: Imbas Istri Flexing, Harta Kekayaan Aiptu Mustahir Jadi Sorotan Warganet

Menurutnya hingga saat ini jumlah asetnya tetap dan tidak bertambah.

“Dan sampai sekarang tetap. Sehingga yang bertambah itu hanya nilainya saja,” lanjutnya.

Irna Narulita mencontohkan tanah yang dibelinya 20 tahun lalu, nilainya belum dilakukan penyesuaian maka nominalnya juga mengikuti harga lalu, namun jika sudah dilakukan penyesuaian maka harus disesuaikan.

Baca Juga: KPK Akan Periksa LHKPN AKBP Achiruddin Hasibuan Terkait Harta Tak Wajar Yang Dimilikinya!

Di situlah menurut Irna Narulita yang membuat nilai LHKPNnya bertambah karena telah dilakukan penyesuaian harga aset salah satunya tanah yang dimilikinya.

"Ibu harus laporkan penyesuaian tersebut. Harga tanah sekarang sudah ada yang 1 juta, 2 juta, kalau ibu bohong salah lagi," katanya.

Irna Narulita kemudian menegaskan bahwa dirinya berniat menjadi bupati bukan untuk memperkaya diri, namun fokus untuk masyarakat Pandeglang.

Baca Juga: Sudah Dilirik! KPK Segera Periksa AKBP Achiruddin Hasibuan Soal Harta Kekayaannya yang Dianggap Tak Wajar

Bahkan Irna Narulita menyatakan akan mempertaruhkan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang.

“Tujuan ibu adalah untuk membangun Pandeglang,” ucapnya.

Irna Narulita juga menyatakan siap untuk melakukan klarifikasi hartanya kepada KPK.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Irna Narulita
# harta
# Kekayaan
# LHKPN
# Pandeglang
# Bupati
# KPK

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.