Buruh akan Gelar Aksi Demo pada 4 Maret 2026 di Gedung DPR RI, Ini Isi Tuntutannya

AYOJAKARTA.COM - Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana untuk menggelar aksi demo pada Rabu (4/3).

Aksi demo tersebut akan digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Aksi ini disebut akan melibatkan ribuan buruh dari berbagai daerah di Jabodetabek dan sejumlah kota industri lainnya.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan ada sekitar 1000-2000 buruh yang akan turun ke lapangan pada aksi demo 4 Maret 2026.

Baca Juga: Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Pemprov DKI Jakarta Klaster 2 Hari Ini Terakhir, Cek Jadwal dan Lokasi Verifikasinya

Terdapat tiga tuntuan yang akan disampaikan dalam aksi demo tersebut yaitu:

1. Soal pencairan tunjangan hari raya (THR).

2. Tolak impor 105 ribu unit mobil pick up dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.

3. Menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan revisi RUU PPRT.

Baca Juga: LPDP Jatuhi Sanksi Kepada 8 Penerima Beasiswa, Ada Alumni yang Sudah Kembalikan Dana hingga Rp2 Miliar

Said lantas mengatakan jika THR, para buruh menuntut adanya kejelasan dan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar THR para karyawannya.

Ia mencontohkan kasus yang sempat terjadi di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) dan dugaan serupa di pabrik produsen Mie Sedaap.

"Output yang ingin dicapai satu, kejelasan dan sanksi tegas yang memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya," ujar Said.

Sedangkan untuk mobil pick up, buruh menolak tegas dilakukan impor dari India.

Baca Juga: Siap-siap! Jadwal Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Pemprov DKI Jakarta Klaster 3 Dibuka Besok, Daftar di Link mudikgratis.jakarta.go.id

Menurut Said, mobil tersebut sebaiknya diberikan kepada produsen dalam negeri.

"Hanya membahagiakan buruh India dan menggunakan uang pajak daripada buruh dan rakyat Indonesia untuk negara lain, dan kalau itu diberikan pada produsen dalam negeri, maka akan ada penyerapan tenaga kerja 10.000-an lebih untuk jangka waktu yang panjang, termasuk untuk pembuatan spare part-nya untuk jangka panjang," katanya.

Selanjutnya, buruh juga mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan revisi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT); rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru yang saat ini masih berproses di parlemen; dan penghapusan outsourching serta upah murah alias HOSTUM.***