AYOJAKARTA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti perkembangan proyek bahan bakar Energi Merah Putih BOBIBOS yang saat ini akan diproduksi di Timor Leste.
Proyek tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai aset strategis nasional yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna, mengatakan pengembangan BOBIBOS di Timor Leste ini sebagai sinyal serius atas perlunya pembenahan tata kelola inovasi energi di Indonesia.
Dikutip dari fraksi.pks.id, Ateng menilai fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi inovasi karya anak bangsa dengan dukungan regulasi yang tersedia.
Sehingga dapat berisiko menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus kehilangan momentum kedaulatan teknologi energi nasional.
Ia menegaskan, inovasi seperti BOBIBOS ini seharusnya bisa jadi aset strategis di Indonesia.
"Ketika justru berkembang di negara lain, ini menjadi alarm bahwa sistem kita belum cukup adaptif dalam merespons terobosan energi baru,” ujar Ateng.
Ia mengatakan, bahan bakar dari limbah jerami padi ini memiliki kualitas setara bahan bakar beroktan tinggi dan menawarkan alternatif energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga tidak memerlukan pembukaan lahan baru.
Dengan potensi limbah pertanian melimpah, kata Ateng, Indonesia seharusnya punya keunggulan komparatif dalam pengembangan energi berbasis biomassa non-sawit ini.
Namun, Ateng mengerti bahwa pengembangan BOBIBOS di Tanah Air saat ini masih terhalang berbagai kendala struktural.
Mulai dari belum adanya pengakuan bahan baku non-sawit dalam kebijakan bioenergi nasional serta keterbatasan regulasi yang masih berfokus pada biodiesel berbasis kelapa sawit.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada satu komoditas.
"Diversifikasi energi berbasis sumber daya domestik harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang," jelasnya.
Di sisi lain, Ateng mengakui jika program biodiesel berbasis sawit memberikan kontribusi besar, terutama dalam penghematan devisa dan pengurangan impor energi.
Namun, ia mengingatkan ketergantungan yang berlebihan pada satu komoditas juga menyimpan risiko, baik sisi fluktuasi harga global maupun dinamika perdagangan internasional.
Ateng mengatakan hal ini juga harus diimbangi dengan ruang yang adil bagi inovasi non-sawit agar sistem energi kita lebih tangguh dan fleksibel.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa regulasi nasional terkait bahan bakar nabati masih belum sepenuhnya mengakomodasi sumber baru seperti limbah lignoselulosa, termasuk jerami.
Kondisi inilah yang membuat inovasi seperti BOBIBOS sulit masuk ke tahap produksi dan distribusi massal di dalam negeri.
Selain itu, proses sertifikasi dan uji teknis untuk mendapatkan izin edar juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi inovator skala kecil dan menengah.
“Perlu adanya dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitasi riset, standardisasi, dan pembiayaan uji teknis agar inovasi dalam negeri tidak terhambat oleh keterbatasan akses,” tegasnya.
Ateng juga menyinggung soal struktur insentif energi nasional yang saat ini masih didominasi oleh skema berbasis kelapa sawit.
Sehingga inovasi non-sawit belum mendapatkan ruang yang setara dalam ekosistem kebijakan.
Ia lantas mendorong pemerintah untuk membuka ruang kebijakan yang lebih inklusif, termasuk memasukkan bahan baku non-sawit ke dalam agenda transisi energi nasional dan menyiapkan mekanisme insentif yang lebih berimbang.***
Share this article
BOBIBOS dinilai memiliki potensi besar sebagai aset strategis nasional yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan Indonesia.