AYOJAKARTA.COM -- Program Vasektomi yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memicu polemik di masyarakat, khususnya mendapat tanggapan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.
Kontroversi ini berawal dari rencana kebijakan Dedi Mulyadi yang mengaitkan program vasektomi dengan syarat penerima bantuan sosial.
Sekertatis MUI Jawa Barat Rafani Akhyar dengan tegas mengingatkan bahwa vasektomi telah diharamkan melalui fatwa MUI tahun 2012, kecuali dalam kondisi darurat secara syari dan didukung oleh pendapat ahli.
"Vasektomi itu adalah diharamkan ya, menurut fatwa ini ya. Jadi vasektomi itu haram ya tegas, kecuali ada pengecualinya itu beberapa pertimbangan ya. Yang pertama kecuali untuk tujuan yang tidak menyelahi syariat," ungkap Rafani.
Lembaga keagamaan ini mengkritik langkah Gubernur yang dinilai mengabaikan fatwa tersebut dan mendesak pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan dialog bersama agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di masyarakat.
Menanggapi kontroversi tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga dikenal dengan nama Gus Ipul juga memberikan pandangannya terkait ide untuk menyertakan persyaratan vasektomi bagi penerima bantuan sosial.
Baca Juga: Soal Usulan KB Vasektomi jadi Syarat Penerima Bansos, MUI: Haram tapi...
Gus Ipulmenyatakan bahwa penambahan syarat-syarat di luar rancangan program bansos perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama jika menyangkut hal-hal sensitif.
"Kalau itu diambahin dengan syarat-syarat yang di luar rancangan program, ini harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM gitu kan," ujar Gus Ipul.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek keagamaan dan hak asasi manusia, serta menghindari kontroversi yang dapat memecah belah masyarakat.
Di tengah kritik yang muncul, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berupaya menjelaskan bahwa program vasektomi yang diusungnya sebenarnya dapat disiasati dengan cara lain, seperti penggunaan alat kontrasepsi konvensional.
"Tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya. Pakai pengamannya juga lebih mudah, asal mau. Sehingga sekarangnya mau enggak ber-KBnya gitu loh. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau," jelas Dedi Mulyadi.
Dalam penjelasannya, Gubernur menekankan bahwa tujuan utama dari program ini adalah mendorong tanggung jawab reproduksi, khususnya bagi kaum laki-laki, dan memberikan pilihan metode kontrasepsi yang beragam.
Meski demikian, MUI Jawa Barat tegas dengan pendiriannya dan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk duduk bersama membahas persoalan ini secara komprehensif agar tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.***
Share this article
Program Vasektomi usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memicu polemik di masyarakat hingga mendapatkan tanggapan keras MUI dan Mensos.