MUI Tegaskan Haram, Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos? Dedi Mulyadi: Banyak Alternatif KB Pria, Debat Panas Dimulai!

Dedi Mulyadi menilai kemiskinan erat kaitannya dengan jaminan kesehatan, pendidikan, dan jumlah anak di keluarga. Benarkah Vasektomi (KB pria) solusi
Dedi Mulyadi menilai kemiskinan erat kaitannya dengan jaminan kesehatan, pendidikan, dan jumlah anak di keluarga. Benarkah Vasektomi (KB pria) solusi

AYOJAKARTA.COM -- Upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keagamaan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan jaminan kesehatan, pendidikan, serta jumlah anak dalam keluarga.

"Penyelesaian kemiskinan itu ada beberapa hal yang harus segera dituntaskan. Yang pertama penyediaan rumah, yang kedua perlindungan kesehatan, yang ketiga perlindungan pendidikan, dan terakhir jangan terlalu banyak anak," ungkap Dedi kepada wartawan di Bandung pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Baca Juga: Soal Usulan KB Vasektomi jadi Syarat Penerima Bansos, MUI: Haram tapi...

Dedi juga menekankan bahwa program Keluarga Berencana (KB) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program KB dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan memungkinkan orang tua untuk lebih fokus dalam memberikan pendidikan serta layanan kesehatan terbaik untuk anak-anak mereka.

Oleh karena itu, Dedi mengusulkan untuk menjadikan vasektomi atau KB pria sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).

"KB-nya harus berhasil. Kemudian kalau tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang satu (vasektomi) tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya," katanya.

Baca Juga: Mensos Respons Usulan KB Pria Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos: Masih Banyak Pintu untuk Sejahterakan Rakyat

Dedi menyoroti adanya berbagai alternatif dalam program KB, termasuk bagi laki-laki. Ia menyebutkan bahwa pilihan seperti penggunaan alat kontrasepsi lebih praktis dan dapat dilakukan asal ada kesadaran dari individu.

Pasalnya, Dedi menilai akses terhadap alat kontrasepsi bagi pria harus lebih diperhatikan, sebab masih banyak pasangan yang hanya mengandalkan metode KB untuk perempuan.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, dia berharap para pria juga turut bertanggung jawab dalam perencanaan keluarga untuk sejahteraan ekonomi keluarga di masa depan.

"Pakai pengaman juga lebih mudah, asal mau. Tinggal sekarangnya mau nggak (laki-laki) ber-KB. Jangan bikin anak mau, tanggung jawabnya nggak mau," ucapnya.

Baca Juga: Viral! Usulan Dedi Mulyadi soal KB Pria Vasektomi bagi Penerima Bansos Picu Pro Kontra, Ini Dampak dan Risiko pada Reproduksi

Namun, meskipun KB menjadi solusi bagi banyak keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, beberapa metode kontrasepsi masih menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama dari sudut pandang agama.

Salah satu metode yang menuai banyak perdebatan adalah vasektomi, yang dinilai sebagai bentuk pemandulan bagi pria.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH. Rafani Akhyar, mengungkapkan bahwa vasektomi pada dasarnya dianggap haram dalam Islam karena menyebabkan kemandulan permanen.

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah memperoleh keturunan, sehingga tindakan pemandulan bertentangan dengan prinsip agama atau syariat.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Wajibkan Vasektomi untuk Dapat Bansos? Begini Pandangan Islam!

Sekadar informasi, MUI telah menetapkan fatwa haram terhadap KB pria atau vasektomi sejak tahun 1979, dengan meniai bahwa metode tersebut termasuk dalam kategori pemandulan yang tidak dapat dikembalikan.

"Menurut fatwa, vasektomi itu haram atau diharamkan dengan tegas. Kecuali untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat," ujar Rafani dikutip Ayojakarta.com dari Youtube tvOneNews pada Jumat, 2 Mei 2025.

Meski begitu, diskusi mengenai metode kontrasepsi dalam Islam masih berkembang. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika vasektomi dapat dilakukan dengan sifat reversible, atau dapat dikembalikan, maka penggunaannya dapat dipertimbangkan dalam kasus tertentu.

Namun, jika metode ini menyebabkan kemandulan permanen, maka dianggap haram karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Baca Juga: Geger! Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Warga Dijanjikan Uang Rp500 Ribu

Sementara itu, kontroversi mengenai vasektomi terus menjadi perdebatan antara aspek kesehatan dan pandangan keagamaan.

Pemerintah dan MUI diharapkan dapat mencapai kesepakatan terbaik, dengan tetap mempertimbangkan nilai agama serta kebutuhan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan keluarga.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# penerima bantuan sosial
# KB Pria
# MUI
# kemiskinan
# vasektomi
# Dedi Mulyadi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.