Perpecahan antara Presiden Jokowi dan PDIP makin Memanas!

AYOJAKARTA.COM – Majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, sebagai cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menimbulkan adanya konflik dalam PDIP.

Perpecahan internal dalam PDIP ini semakin santer terdengar, pasca Gibran dan Prabowo Subianto resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai capres dan cawapres.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dalam pesan tertulisnya menyatakan bahwa saat ini keadaan internal PDIP dalam keadaan bersedih.

Hal tersebut dikarenakan, Hasto merasa bahwa PDIP telah memberikan banyak keistimewaan kepada Presiden Jokowi beserta keluarganya.

Namun, saat ini malah ditinggalkan demi kepentingan yang lain. Bahkan Hasto menilai, Presiden Jokowi tidak tegak lurus dengan aturan yang telah diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Baca Juga: Jelang Sidang Pelanggaran Etik MK, Pakar Politik Sarankan Koalisi Prabowo Segera Cari Pengganti Gibran

Hasto pun menyebut, pencalonan Gibran sebagai cawapres merupakan pembangkangan terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.

Pernyataan yang Hasto sebutkan ini ditujukan, karena adanya dugaan rekayasa hukum dalam Mahkamah Konstitusi (MK), dengan putusan MK Nomor 90 tahun 2023.

Putusan tersebut dinilai dapat memberikan peluang yang besar bagi Gibran, untuk maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

“Ketika benteng konstitusi tersebut ada indikasi, ada kecenderungan pelanggaran etik. Proses inilah yang harus terus berjalan,” ujar Hasto, dikutip Ayojakarta.com dari kanal Youtube Metro TV, Senin, 30 Oktober 2023.

“Kami serahkan sepenuhnya pada lembaga majelis etik, yang sudah dibentuk kami harapkan dapat bekerja sebaik-baiknya,” sambungnya.

Baca Juga: Diprediksi Kalah di Putaran Kedua, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Optimis Menang

Sementara itu, salah satu kader PDIP Masinton Pasaribu menyebutkan. orang yang melanggar dan tidak taat pada putusan partai disebut membangkang. Maka secara otomatis mereka bukan bagian dari partai.

“Sudah jelas PDIP memutuskan calon presidennya itu Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, diluar putusan itu ya membangkang,” ucap Masiton.