Bawaslu Rilis Wilayah Paling Rawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pemilu 2024

Ilustrasi uang rupiah | Berdasarkan indeks skala kerawanan maksimal 100, provinsi berikut merupakan wilayah yang termasuk dalam kategori Rawan Politisasi SARA.
Ilustrasi uang rupiah | Berdasarkan indeks skala kerawanan maksimal 100, provinsi berikut merupakan wilayah yang termasuk dalam kategori Rawan Politisasi SARA.

AYOJAKARTA.COM -- Memasuki rangkaian masa Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengeluarkan indeks kerawanan.

Indeks tersebut merupakan pemetaan atas sejumlah wilayah di Indonesia yang berpotensi menjadi zona rawan saat berlangsungnya Pemilu 2024.

Politisasi SARA serta Politik Uang merupakan dua aspek yang sering menjadi persoalan setiap masa kampanye, termasuk pada Pemilu 2024 mendatang.

Berdasarkan indeks dengan skala kerawanan maksimal 100, provinsi berikut merupakan wilayah yang termasuk dalam kategori Rawan Politisasi SARA.

Baca Juga: 3 Anak Mahfud MD Tidak Ada yang Terjun ke Dunia Politik, Ini Pekerjaan dan Karier Mereka

Menempati urutan pertama provinsi yang dinilai rawan politisasi SARA, Bawaslu menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah paling rawan dengan indeks mencapai 100 atau tertinggi.

Selain di DKI Jakarta, wilayah lain yang termasuk sebagai provinsi rawan politisasi SARA adalah Maluku dengan indeks mencapai 77,6.

Di urutan ketiga sebagai provinsi paling rawan politisasi SARA adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai indeks mencapai 14,81.

Sedangkan provinsi keempat dan kelima sebagai wilayah paling rawan terjadi politisasi SARA adalah di Provinsi Papua Barat serta Jawa Barat.

Berdasarkan angka indeks, Bawaslu menetapkan provinsi Papua Barat memiliki kerawanan politisasi SARA sebesar 14,81 sedangkan Jawa Barat 12,85.

Selain politisasi SARA, persoalan lain menurut Bawaslu yang sering menjadi permasalahan di sejumlah provinsi di tanah air adalah Rawan Politik Uang.

Berdasarkan jenis kerawanan tersebut, Bawaslu mencatat ada lima provinsi di Indonesia yang memiliki indeks money politik tertinggi.

Dengan indeks skala kerawanan maksimal 100, provinsi berikut merupakan daerah yang termasuk ke dalam kategori Rawan Politik Uang.

Di urutan pertama, Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan nilai indeks politik uang tertinggi yang mencapai angka 100.

Menempati urutan kedua, provinsi yang termasuk ke dalam wilayah paling besar terjadi kerawanan politik uang adalah Lampung dengan indeks 55,56.

Sedangkan Jawa Barat, menurut data Bawaslu tercatat sebagai provinsi paling rawan terjadi politik uang dengan angka indeks 50,00.

Pada urutan keempat, wilayah di Indonesia yang termasuk rawan terjadi politik uang adalah Provinsi Banten dengan angka indeks 44,44.

Menempati urutan kelima dengan nilai indeks 38,89, Bawaslu mencatat provinsi yang rawan terjadi politik uang adalah Sulawesi Utara.

Karena itu demi kelancaran proses Pemilu 2024 agar menjadi lebih sejuk, bersikap bijak dan menjauhi polarisasi merupakan perilaku yang disarankan.

Baca Juga: Maju Mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Cawapres, Pengamat: Ada Tiga Aspek Penting Alasan Memilih Mahfud MD

Demikian lima daerah rawan politisasi SARA dan politik uang yang dirangkum Ayojakarta pada Minggu, 22 Oktober 2023 dari akun instagram @perupadata.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# rawan
# SARA
# Pemilu 2024
# politisasi
# Bawaslu
# politik uang

News Update

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.