AYOJAKARTA.COM –Menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat terkait mengapa sosok Anies Baswedan yang dahulu menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan beberapa kebijakan dari gubernur sebelumnya.
Hal ini pun akhirnya terungkap usai Anies Baswedan secara blak-blakan menjelaskan semua dalam video di kanal YouTube miliknya.
Setelah dideklarasikan menjadi bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Pilpres tahun 2024 banyak fakta-fakta yang terungkap seputar Anies Baswedan.
Baca Juga: Link Nonton Drama The Good Bad Mother Episode 1-14 FULL Sub Indonesia HD, Bukan LK21 atau IndoXXI
Dikutip oleh ayojakarta.com melalui kanal YouTube Anies Baswedan pada 11 Mei 2023, diketahui alasan Anies Baswedan tidak melanjutkan beberapa kebijakan dari gubernur sebelumnya saat menjabat menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Diketahui gubernur sebelum Anies Baswedan memiliki kebijakan untuk melarang kendaraan bermotor roda dua untuk melintasi daerah Sudirman Thamrin.
Tentu saja hal ini pada masanya mendapat protes keras mengingat daerah tersebut merupakan salah satu jantung bisnis di daerah Jakarta Selatan dan jakarta Pusat.
Uniknya, saat Anies baswedan menjadi Gubernur, kebijakan itu tidak diteruskan. Menurut Anies, kebijakan tersebut tidak berpihak pada home industry atau jasa delivery di sekitar daera tersebut.
“Pada tahun 2018, omzet delivery makanan di sana capa Rp500 ribu per hari. Home industry harus didukung sementara ada aturan tersebut,” terang Anies Baswedan.
Sang mantan Menteri Pendidikan ini menjelaskan karena banyaknya industri di sana, sehingga memerlukan jasa ojol hingga pengantaran, maka aturan tersebut ditiadakan atau dihapus.
Anies Baswedan sendiri menjelaskan bahwa ada 4 unsur yang membuat sebuah kebijakan dihapus saat ia menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Namun 4 unsur ini jangan dibalik ya,” kata Anies.
Baca Juga: Rekrutmen Bersama BUMN Sudah Dibuka, Yuk intip Syarat Pendaftaran dan Jadwal Lengkapnya!
Pertama adalah mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Menurutnya, pemimpin harus mencerminkan hal itu.
Kedua adalah kepentingan umum. Tentu saja sebuah kebijakan harus sesuai dengan kepentingan umum.
Ketiga adalah akal sehat. Data. Banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan akal sehat namun dilindungi oleh undang-undang. Maka urutannya harus tepat.
Terakhir adalah aturan hukum. Undang-undang atau dasar hukum dari sebuah kebijakan, yang mana apabila diurutkan harus mencerminkan keadilan, berdasar kepentingan umum dan akal sehat.
Video pendek tersebut pun menjawab mengapa saat Anies Baswedan menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta, ia menghapus kebijakan motor dilarang lewat Sudirman Thamrin.***
Share this article
Terungkap alasan Anies Baswedan tidak melanjutkan beberapa kebijakan dari Gubernur sebelumnya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta