Daftar Tunjangan PPPK 2024, Cek Nominal dan Perbedaannya dengan PNS

Selain gaji pokok, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ASN, baik PNS maupun PPPK adalah dengan menyediakan tunjangan.
Selain gaji pokok, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ASN, baik PNS maupun PPPK adalah dengan menyediakan tunjangan.

AYOJAKARTA.COM – Selain gaji pokok, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ASN, baik PNS maupun PPPK adalah dengan menyediakan tunjangan.

Sebagaimana dengan PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK juga memperoleh sejumlah tunjangan.

Meski besaran nilai tunjangan yang diterima oleh PNS maupun PPPK tidak sepenuhnya sama, rincian komponen tersebut telah diatur oleh Undang-Undang.

Salah satu contoh perbedaan tunjangan antara PNS dengan PPPK adalah menyangkut pemberian jaminan hari tua pasca pensiun.

Penyebab adanya perbedaan tunjangan pensiun, adalah status PNS yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai pegawai tetap sedangkan PPPK disesuaikan dengan kontrak.

Baca Juga: Calon ASN Wajib Tahu Mola BKN, Bisa Pantau Progres Penetapan NI PPPK dengan Mudah

Di samping status kepegawaian, komposisi lain yang juga menjadi pembeda antara PNS dengan PPPK dalam tunjangan adalah jenis pekerjaan serta lokasi penugasan.

Meski sama-sama mengabdi pada bidang pendidikan, jumlah tunjangan antara guru tentu saja berbeda dengan pengajar atau dosen di perguruan tinggi.

Mengingat keduanya sama-sama tergolong sebagai pegawai pemerintah, terdapat sejumlah komponen tunjangan yang sama antara PPPK dan PNS.

Beberapa jenis tunjangan yang sama-sama dapat diperoleh PNS dan PPPK misalnya tunjangan fungsional, beras serta tunjangan suami atau istri.

Baca Juga: Mohon Maaf, Inilah Kategori PPPK yang Tidak Mendapatkan Gaji ke-13 dan THR di Tahun 2025

Di samping ketiga jenis tunjangan tersebut, terdapat pula komponen lainnya seperti tunjangan anak bagi pegawai yang telah memiliki keturunan.

Adapun rincian nominal tunjangan Fungsional yang dapat diperoleh setiap PPPK adalah sebesar Rp327,000 setiap bulan.

Selain tunjangan fungsional, untuk mengapresiasi PPPK pemerintah juga memberikan tunjangan beras dengan nominal Rp72,000.

Bagi PPPK yang sudah berumah tangga, pemerintah juga memberikan tunjangan tambahan yakni tunjangan suami atau istri.

Baca Juga: Cek Nomor Induk PPPK Secara Mandiri: Panduan Praktis bagi Calon ASN yang Belum Terima SK

Adapun besaran nominal yang diberikan pemerintah terhadap PPPK dengan status sudah menikah adalah senilai Rp320,000.

Jenis tunjangan keempat yang diberikan pemerintah kepada para PPPK adalah tunjangan anak dengan jumlah Rp160,000.

Karena terdapat perbedaan jumlah di masing-masing keluarga, jumlah maksimal tanggungan anak yang bisa mendapat tunjangan adalah sebanyak dua orang.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, jumlah total nominal tunjangan yang akan diperoleh setiap PPPK berbeda.

Baca Juga: Bocoran Perkiraan Penerbitan SK PPPK! Lengkap dengan Jadwal Mulai Bertugas

Jika tenaga PPPK yang sudah berstatus menikah telah memiliki satu orang anak, maka besaran tunjangan untuk sekali penerimaan adalah sebesar Rp879,000.

Sedangkan bagi PPPK dengan status menikah dan memiliki dua orang anak, maka jumlah tersebut akan ditambahkan Rp160,000 sehingga menjadi Rp1,039,000.

Dengan ketentuan perhitungan yang sama, jumlah berbeda akan diperoleh jika PPPK masih berstatus lajang atau belum menikah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK
# Tunjangan
# PNS
# gaji

News Update

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.