Peran Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dari Sekedar Feeling Sampai Ferdy Sambo Kehilangan Jabatan Penting

Peran Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dari Sekedar Feeling Sampai Tuntutan Ferdy Sambo
Peran Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dari Sekedar Feeling Sampai Tuntutan Ferdy Sambo

AYOJAKARTA.COM--Sejak peristiwa tewasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 menjadi kabar menggemparkan, publik semakin akrab dengan peran IPW.

Lembaga Swadaya Masyarakat bernama IPW atau Indonesia Police Watch adalah Lembaga Pengamat Polri yang berdiri pada awal tahun 2000.

Embrio lahirnya IPW yang kini diketuai oleh Sugeng Teguh Santoso, bermula dari kesadaran para wartawan yang yang biasa melakukan peliputan di lingkup kepolisian.

Dilansir dari halaman police watch, selain menjembatani suara rakyat kepada lembaga atau institusi Kepolisian Republik Indonesia, ada fungsi lain dari keberadaan IPW. Yakni sebagai Penekan lembaga kepolisian untuk menegakkan supremasi hukum secara murni.

Baca Juga: IPW Bongkar Siasat Licik Ferdy Sambo dari Awal Kasus: Pilih Kuasa Hukum untuk 5 Terdakwa hingga Hakim Sidang

Kiranya kedua hal tersebut yang kemudian melatar-belakangi Sugeng Teguh Santoso terbilang begitu vokal dalam kasus Brigadir J.

Ketika publik mendapatkan kabar bahwa kematian Brigadir J akibat baku tembak dengan Bharada E karena diawali kasus pelecehan, IPW beranggapan lain.

“Feeling saya menyatakan ada yang tidak beres,” ungkap Sugeng dalam salah satu siniar ketika diminta melakukan penilaian.

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, lokasi penembakan yang berada di rumah pejabat utama Polri merupakan sesuatu yang mengganjal.

Baca Juga: Ketua IPW Menilai Dugaan Pelecehan Kepada Putri Candrawathi Tidak Logis, Namun Masih Dipertahankan Karena....

“Ketika masih gelap, bahkan narasi yang dibangun itu adalah narasi yang sekarang ternyata rekayasa, saya melihat ada kejanggalan,” ujar Sugeng pada September lalu.

Guna membongkar misteri dibalik tewasnya Brigadir J, Sugeng kemudian meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta pada 9 Juli 2022.

Selain itu, Sugeng juga meminta agar Ferdy Sambo dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam, agar tidak mampu mengakses informasi dengan kewenangannya.

“Pak Sambo adalah orang yang harus diminta pertanggung-jawaban, dalam aspek pidana juga aspek administratif kode etik,” tambah Sugeng.

Baca Juga: Tak Gentar! Mahfud MD Lawan Bigadir Jenderal yang Ingin Pengaruhi Vonis Hukum Ferdy Sambo, Kerahkan Pihak Ini

Kejanggalan lain yang dilihat Sugeng terkait kasus tewasnya Brigadir J adalah lokasi kejadian yang dinilai tidak sesuai dengan aturan.

“Tanggal 12 saya ngecek ke lokasi, itu tidak ada police line, karena olah TKP itu tidak bisa sekali,” jelas Sugeng yang membuatnya semakin merasa janggal.

Diambilnya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian juga semakin menambah daftar kejanggalan yang kemudian diungkap Sugeng.

Sugeng juga menjelaskan bahwa ia mendasari semua tindakan serta perannya karena keberpihakkan kepada korban.

Baca Juga: Timbul Polemik di Masyarakat Terhadap Tuntutan Kepada Ferdy Sambo Cs, Kejagung Ungkap Dasar Penetapannya!

“Orang sudah mati, dituduh melakukan tindak pidana pelecehan, pengancaman, dan dituduh jadi penjahat,” terang Sugeng.

Terkait dugaan adanya sokongan informasi yang datang dari petinggi Polri atas keberhasilan IPW dalam mengungkap hingga ke sampai persidangan, Sugeng memberi penjelasan.

“Kalau pimpinan Polri tidak ada, STS ini mahluk apa, kalau di cek, saya ini mungkin liar, independen,” terang Sugeng Teguh Santoso yang disingkat STS. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Teguh Santoso
# Tim Gabungan Pencari Fakta
# pembunuhan Brigadir J
# Ketua ipw
# Ferdy Sambo

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.