Ini Solusinya, Auto Cair! Status KJP Plus Dibatalkan karena Punya Kendaraan Roda 4 dan NJOP 1 M

Solusi bagi siswa yang statusnya dibatalkan karena kepemilikan roda 4 dan NJOP 1 M agar dapat kembali menjadi penerima KJP Plus Tahun 2025.
Solusi bagi siswa yang statusnya dibatalkan karena kepemilikan roda 4 dan NJOP 1 M agar dapat kembali menjadi penerima KJP Plus Tahun 2025.

AYOJAKARTA.COM - KJP Plus Tahap II telah resmi dicairkan sejak tanggal 6 Januari 2025 untuk 523.622 siswa.

Namun banyak dari siswa dan orangtua atau wali yang kecewa, lantaran status penerima KJP Plus banyak yang dibatalkan terutama dengan alasan kepemilikan roda 4 dan NJOP 1 M atau Milyar.

Meskipun demikian, para siswa yang statusnya dibatalkan, jangan khawatir masih ada kesempatan agar dapat menerima KJP Plus di Tahun 2025 dengan melakukan cara dibawah ini.

Kekecewaan para siswa yang statusnya batal menjadi penerima KJP Plus ini dilatar belakangi dengan beberapa alasan yang salah satunya karena diduga memiliki roda 4 dan NJOP 1 M.

Hal ini tertera dalam kolom komentar pada unggahan akun Instagram jakone.mobile.

“gimana ama yg dibatalkan dengan alasan mempunyaI kendaraan roda 4 padahal nyatanya tidak punya,” ungkap Netizen yang telah dikutip oleh ayojakarta pada akun tersebut.

“yang dibatalkan karena NJOP 1 M gimana nasibnya,” ungkap Netizen lain.

“knp juga sy d batalkan, orang nggk py NJOP 1 M juga, nggak jls nich,” ungkap Adha.

Baca Juga: Ratusan Siswa Terancam Putus Sekolah! Dampak Pembatalan KJP Plus terhadap Keluarga Prasejahtera!

Itulah Sebagian komentar para netizen dalam unggahan pengumuman pencairan KJP Plus Tahap II yang cair sejak tanggal 6 Januari 2025.

Diketahui status pembatalan penerima KJP Plus karena kepemilikan roda 4 dan NJOP 1 M ini memang banyak dialami oleh para peserta didik.

Kendati begitu, peserta didik yang statusnya telah dibatalkan karena alasan tersebut jangan khawatir, lantaran hal ini dapat diselesaikan dengan cara dibawah ini agar dapat kembali menerima KJP Plus Tahun 2025.

Dilansir dari akun youtube EKA NUR ARIPIN, status penerima KJP Plus ini dibatalkan karena kepemilikan roda 4 dan NJOP 1 M dapat melakukan pelaporan langsung ke BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) DKI Jakarta.

Yang dimana laporan dugaan kepemilikan tersebut akan diproses dan dilanjutkan ke Disdik DKI Jakarta dengan status dibatalkan jika memang tidak terbukti tidak memiliki roda 4 dan NJOP 1 M.

Sebagai informasi bahwa data penerima KJP Plus ini dihimpun dari beberapa instansi seperti Dukcapil, BAPENDA, PPATK,Dinsos yang nantinya akan dikumpulkan dan diverifikasi oleh Disdik DKI Jakarta.

Sehingga peserta didik yang statusnya dibatalkan sebagai penerima KJP Plus Tahap II yang cair di tanggal 6 Januari 2025 ini dapat melakukan verifikasi data ulang untuk tahap berikutnya agar dapat kembali menjadi penerima KJP Plus.

Diketahui NJOP 1 M ini adalah nilai jual objek pajak yang menjadi salah satu variabel yang akan ada pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB maka NJOP diatas 1 M ini memiliki nilai perpajakan yang tinggi seperti kepemilikan rumah mewah, property atau bangunan dan lainnya.

Baca Juga: iPhone 11 64 GB Masih Layak Dibeli di Januari 2025? Intip Harga hingga Spesifikasinya

Sehingga para peserta didik yang terindikasi atau diduga memiliki kendaraan roda 4 dan NJOP 1 M yang mengakibatkan gagal menjadi penerima KJP Plus Tahun 2025, maka diharapkan dapat melakukan pelaporan dan verifikasi ulang dengan lebih dulu datang ke BAPENDA.

Demikian informasi terkait solusi bagi siswa yang statusnya dibatalkan karena kepemilikan roda 4 dan NJOP 1 M agar dapat kembali menjadi penerima KJP Plus Tahun 2025.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Status Dibatalkan
# cair
# cair
# kjp plus

News Update

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.