Dana Sebesar 325 Miliar Rupiah Milik KPM Bantuan Sosial PIP Dikembalikan ke Kas Negara, Ini Penyebabnya

Melalui Program Indonesia Pintar atau PIP, keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan sosial di bidang pendidikan.
Melalui Program Indonesia Pintar atau PIP, keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan sosial di bidang pendidikan.

AYOJAKARTA.COM – Program Indonesia Pintar atau lebih dikenal dengan istilah PIP merupakan salah satu jenis bantuan sosial yang disalurkan pemerintah.

Melalui Program Indonesia Pintar atau PIP, keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan sosial di bidang pendidikan.

Dengan adanya Program Indonesia Pintar atau PIP, para keluarga penerima manfaat diharap akan mendapat kesempatan lebih luas di bidang pendidikan.

Meski demikian, tidak selalu para KPM yang terdata sebagai penerima bansos PIP akan mendapat bantuan penyaluran secara bertahap.

Berdasarkan informasi yang diperolah dari halaman puslapdik.kemdikbud.go.id, pada tahun 2023 lalu terdapat sebanyak 531.000 siswa gagal mendapatkan bantuan PIP.

Jumlah penyaluran bantuan bagi KPM yang mencapai 2,9 persen tersebut batal diterima oleh pemegang SK nominasi karena beberapa alasan.

Baca Juga: Tanpa Saingan! Ide Usaha Modal Rp25 Ribu Omzet Rp7,5 Juta/Bulan Tahun 2024

Adapun alasan-alasan yang menjadi penyebab batalnya pencairan bansos PIP tersebut adalah diakibatkan oleh sejumlah faktor.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang sama bagi para KPM bansos PIP periode 2024, berikut adalah alasan gagalnya pencairan tersebut.

Penyebab pertama batalnya pencairan bansos PIP adalah karena tidak adanya usulan lanjutan dari sekolah tempat penerima manfaat tercatat menjadi peserta didik.

Selain karena tidak adanya susulan, penyebab lainnya adalah kemungkinan kelalaian dari Operator yang bertugas melakukan verifikasi kelayakan.

Baca Juga: 6 Ide Usaha Sampingan Modal 100 Ribuan Untung Jutaan: Karyawan, Mahasiswa, hingga Ibu Rumah Tangga Mari Merapat!

Karena itu, guna menghindari kelalaian tersebut Dr. Sofiana Nurjanah selaku Koordinator PIP mendorong agar setiap peserta didik penerima PIP bisa mendapat bantuan.

Penyebab selanjutnya yang menjadikan peserta didik penerima PIP gagal mendapat bantuan adalah karena ketidaksesuaian Nomor Induk Siswa Nasional.

Untuk memastikan data penerima manfaat bansos PIP, NISN menjadi salah satu faktor yang harus terhindar dari kesalahan.

Penyebab ketiga penerima PIP batal mendapat pencairan bantuan adalah karena adanya perbedaan data NIK yang tercatat dalam DTKS dengan Dukcapil.

Untuk menyiasati hal tersebut, penerima PIP yang batal mendapat penyaluran bisa melakukan verifikasi ulang secara mandiri atau melalui sekolah.

Penyebab kelima yang menyebabkan bansos PIP batal diterima oleh siswa adalah karena tidak melakukan aktivasi rekening.

Menurut Abdul Kahar selaku PLT Kepala Puslapdik, 2,9 persen atau 531.000 penerima bansos PIP batal menerima bantuan karena tidak melakukan aktivasi rekening.

Baca Juga: 10 Prodi S1 Sepi Peminat di Universitas Udayana, Ada yang Cuma 13 Pendaftar!

Adapun penyebab kelima PIP batal diterima adalah karena dana tidak segera diambil oleh penerima manfaat setelah penyaluran atau melebihi batas waktu.

Akibat dari adanya sejumlah penyebab seperti dipaparkan tersebut, maka bantuan sosial PIP senilai Rp 325 miliar dikembalikan ke kas umum negara.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Program Indonesia Pintar
# bantuan sosial
# KPM
# PIP

News Update

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.

Teknologi

Axioo Hype AMD X1, Laptop 5 Jutaan dengan Garansi Anti Maling

Laptop Rp5 jutaan Axioo Hype AMD X1 dipuji Deddy Irvan berkat layar IPS FHD, RAM upgradeable, kamera 2MP jernih, backlit keyboard, serta garansi fenomenal Axioo ADP 3 tahun (termasuk kecurian).