AYOJAKARTA.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan kepastian program BLT sebagai pengganti subsidi BBM di tahun 2025.
Pengumuman ini disampikan dalam wawancara di kantor BPH Migas Jakarta pada 7 Januari 2025.
Menurut Bahlil, proses penyusunan skema baru subsidi BBM telah mencapai progres 98% dengan fokus utama pada pengumpulan dan pemutakhiran DTSE yang dikelola oleh BPS.
Pemerintah telah melakukan tiga kali perubahan data untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan ini.
Dikutip dari kanal YouTube Diary Bansos, Kamis (9/1/2025) dalam skema baru yang direncanakan, pemerintah akan membagi penyaluran bantuan menjadi dua bentuk.
1. Bantuan dalam bentuk BLT yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
2. Subsidi dalam bentuk komoditas atau barang yang akan difokuskan pada kelompok UMKM, termasuk ojek online.
Keputusan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh dari program BLT BBM sebelumnya yang pernah dilaksanakan pada tahun 2022.
Baca Juga: Tenaga Honorer Paruh Waktu R2 R3 Tetap Semangat! Begini Mekanisme dan Aturan Gaji PPPK 2025
Di mana saat itu bantuan sebesar Rp150.000 diberikan selama empat bulan dengan pencairan dua tahap masing-masing Rp300.000 kepada penerima PKH dan BPNT.
Sementara itu, pada 9 Januari 2025, pemerintah juga tengah menyalurkan dua bantuan lainnya.
1. Diskon tarif listrik 50% untuk pengguna dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA, berlaku untuk periode Januari hingga Februari 2025.
2. Program makan bergizi gratis yang telah berjalan selama empat hari sejak 6 Januari 2025, dengan target 17 juta penerima hingga akhir tahun.
Program ini telah menuai berbagai tanggapan dari masyarakat termasuk keluhan tentang kualitas makanan dan dampaknya terhadap pendapatan kantin sekolah.
Terkait bantuan PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025, hingga saat ini masih belum ada pembaruan status di sistem SIKS-NG.
Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh proses penyelesaian DTSE yang masih berlangsung di BPS.
Pemerintah berencana menggunakan DTSE sebagai satu-satunya acuan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial di masa mendatang.
Baca Juga: Geger! Sisa Token Listrik Diskon 50 Persen Bisa Hangus Setelah Februari? Simak Penjelasan dari PLN
Baik yang dikelola oleh Kementerian Sosial maupun kementerian lainnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih data penerima bantuan.***
Share this article
Proses penyusunan skema baru subsidi BBM telah mencapai progres 98% dengan fokus utama pada pengumpulan dan pemutakhiran DTSE.