Wajib Tahu Syarat Penting agar Bansos PKH-BPNT Tahap 3 Tetap Cair Tanpa Kendala

Ilustrasi. Pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria yang menyebabkan bantuan sosial tidak dapat cair
Ilustrasi. Pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria yang menyebabkan bantuan sosial tidak dapat cair

AYOJAKARTA.COM - Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman penting yang wajib diketahui oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk memastikan bantuan sosial dapat cair dengan lancar di tahap 3 mendatang, terdapat beberapa kriteria dan syarat yang harus dipahami dengan baik.

Pemerintah juga mengumumkan bahwa bantuan BSU (Bantuan Subsidi Upah) sebesar Rp600.000 akan kembali dicairkan, baik untuk KPM yang sudah pernah menerima maupun yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya.

Baca Juga: Cari HP Baru? Intip 12 Tipe Hp Infinix Juli 2025, Harga Mulai Rp1,2 Juta

Hal ini menjadi kabar gembira bagi keluarga yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria yang menyebabkan bantuan sosial tidak dapat cair, yang pertama adalah batasan waktu kepesertaan bansos maksimal 5 tahun.

Ke depannya, sistem ini akan diterapkan secara bertahap dimana KPM yang sudah lama terdaftar akan mulai tidak menerima bantuan lagi.

Kriteria kedua adalah jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat anggota keluarga yang sudah bekerja dan menerima upah sesuai UMK/UMR, atau berprofesi sebagai TNI, Polri, atau ASN, maka bantuan akan dihentikan.

Pemerintah juga akan menghentikan bantuan bagi keluarga yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena hal ini menunjukkan bahwa keluarga tersebut sudah memiliki penghasilan tetap sesuai standar upah minimum.

Sistem desil yang digunakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BPS tahun 2024 juga menjadi penentu utama kelayakan penerima bantuan.

Baca Juga: Pasca Seleksi Administrasi Sekdin, 5 Hal Ini Tidak Boleh Diabaikan Calon Mahasiswa!

Kemungkinan besar yang masih bisa menerima bantuan adalah keluarga dengan kategori desil 1 hingga 5, sementara desil 6 hingga 10 tidak akan menerima bantuan lagi.

Pembagian bantuan berdasarkan desil ini sangat spesifik:

- desil 1 dan 2 dapat menerima PKH, BPNT, dan PBI/KIS secara bersamaan;

- desil 3 dan 4 hanya menerima BPNT dan PBI/KIS;

- desil 5 hanya menerima PBI/KIS;

- desil 6 hingga 8 sebagian masih aktif PBI/KIS; sedangkan

- desil 9 dan 10 sudah tidak layak menerima bantuan sosial apapun.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 yang masih akan dicairkan memiliki kriteria khusus yang berbeda dengan bantuan PKH dan BPNT.

Bantuan ini diperuntukkan bagi KPM PKH atau BPNT yang memiliki pekerjaan dengan upah di bawah Rp3.500.000 per bulan.

Baca Juga: Mau Bikin Konten TikTok dan Instagram? Cek Dulu 7 HP Murah Ini, Dijamin Hasilnya Pro!

Artinya, meskipun seseorang terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT dan memiliki pekerjaan, mereka tetap bisa menerima BSU asalkan penghasilan mereka masih di bawah batas yang telah ditetapkan.

Namun, bagi mereka yang sudah memiliki penghasilan di atas Rp3.500.000 per bulan, bantuan BSU ini tidak akan diberikan lagi.

Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada keluarga yang masih membutuhkan dukungan finansial dari pemerintah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# kriteria
# tidak cair
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.